Benih Oligarki di Parlemen

"Itu yang paling menggelikan hari ini Ketua DPR lalu. Walaupun Fahri Hamzah ngomongnya (kritis), tapi suara itu, suara DPR sebagai kelembagaan atau personalnya Fadli Zon, Fahri Hamzah," ujar Desmond di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2019.

Baca Juga

Junjung Tinggi Reformasi Birokrasi, Sekretariat Jenderal DPR RI Lantik Dua Pejabat Tinggi Madya

Oposisi Ekstra Parlemen

Kekhawatiran kekuatan koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen akan menciptakan ruang-ruang kompromi dengan pemerintah, ditambah mandulnya oposisi di parlemen, maka gerakan-gerakan oposisi ekstra parlemen diprediksi akan bermunculan.

Baca Juga

Survei PWS: Kepuasan Rakyat Terhadap Kinerja Jokowi-Maruf Turun

Menurut Pengamat politik dari UIN Syarief Hidayatullah, Adi Prayitno, jika oposisi di parlemen itu mati, maka posisi jalanan akan meluber kemana-mana. Itu sudah dibuktikan melalui aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi beberapa hari terkahir di seluruh Indonesia.

"Oposisi ekstra parlementer ini akan bermunculan secara sporadis mengkritisi kinerja pemerintah, mengkritisi kinerja DPR yang cenderung sami'na wa atho'na (mendengar dan patuh dengan pemerintah)," terang Adi.

Baca Juga

Sentil Parpol Oposisi Melempem, Fahri: Mending Nonton Wonder Woman

Adi menilai, keseimbangan politik di parlemen akan sulit terjadi, karena mayoritas dikuasai partai pendukung penguasa. Namun, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti Indonesia, ada kecenderungan oposisi justru muncul dari internal koalisi 

Berkaca pada periode kedua pemerintahan SBY, dimana partai koalisi pemerintah saat itu juga sangat dominan menguasai parlemen, tapi di tengah jalan muncul partai-partai pendukung SBY, seperti Golkar dan PKS, yang menjadi oposisi di internal koalisi, banyak kritik dan menolak kebijakan SBY. 

"Persoalannya apakah oposisi dari dalam ini bisa dilakukan oleh partai koalisi Jokowi atau tidak, wallahualam," kata Adi.  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak masalah kursi pimpinan parlemen di Senayan – mulai dari DPR hingga MPR – dikuasai partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, realita yang terjadi di parlemen saat ini memang demikian.

"Pemilu serentak memang diharapkan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Buat PKS tidak masalah. Memang itu aturan main yang tertulis," kata Mardani saat dihubungi, Jumat, 4 Oktober 2019.

Ia memastikan, PKS akan optimal menjadi oposisi yang kritis dan konstruktif. Lalu juga akan tajam mengkritik sekaligus memberi solusi. "Mulai sekarang kami akan tajam mengkritik dan lugas memberi solusi. Biar ada check and balances system," kata Mardani.

Halaman Selanjutnya

Bagi PKS, kata Mardani, menjadi oposisi pemerintah itu berat. Hanya mereka yang kuat saja yang mampu melakukannya. Sejak awal, PKS siap menjadi oposisi kritis dan konstruktif. Bila semua saluran mampet, maka demokrasi akan mencari jalan keluarnya sendiri.