Desa Mengada-ada Keruk Uang Negara
- tvOne
Kejar dan Tangkap Pelaku
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui, adanya potensi kebocoran dari program dana desa yang setiap tahun mendapat kucuran dana hingga miliaran rupiah untuk satu desa.
Menurutnya, tak tertutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang membuat desa fiktif dengan harapan mendapat kucuran dana desa. Jumlah desa seluruh Indonesia saja mencapai 74.800. Sehingga, proses pengawasannya juga tidak mudah.Â
Tetapi, Jokowi meminta, agar aparat penegak hukum segera bertindak. Jokowi memerintahkan, agar pelaku dicari lalu kemudian ditangkap oleh aparat penegak hukum.Â
"Tetap kita kejar, agar yang namanya desa-desa yang diduga fiktif, ketemu, tangkap," ujar Presiden Jokowi, di JIExpo, Kemayoran Jakarta, Rabu 6 November 2019.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengaku telah menurunkan tim, guna mengecek adanya dugaan penerimaan dana desa ke desa yang tak berpenghuni alias fiktif atau siluman di wilayah Konawe, Sulawesi Tenggara.
Tim dari Kemendagri, nantinya akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Polda Sulawesi Tenggara terkait desa fiktif itu.
"Sudah bergerak tim kita, bergerak ke sana bersama tim Pemprov dan Polda Sultra," ujar Tito di Mako Brimob, Kelapa Dua Depok, Rabu 6 November 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan ikut menyelidiki kasus dugaan skandal anggaran terkait 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).Â
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif memastikan, institusinya akan turun tangan membantu Polda Sutra, yang tengah mengusut kasus tersebut.
"KPK hanya membantu penyelesaian dan memastikan kasus itu diselesaikan dengan baik sampai berkekuatan hukum tetap," kata Laode dikonfirmasi awak media, Selasa 5 November 2019. (asp)
Abpednas: Kesalahan Administrasi Dana Desa Tak Semestinya Langsung Dipidana
Namun jika ada unsur kesengajaan, manipulasi data, atau penyalahgunaan dana desa yang merugikan keuangan negara dan daerah, maka hukum akan ditegakkan.
