Pro Kontra Ahok untuk Pertamina

VIVA – Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir langsung membuat kejutan di awal masa jabatannya sebagai pejabat negara. Ia mengagetkan publik karena menyatakan akan melibatkan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai salah satu petinggi BUMN. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ahok kepada wartawan usai bertemu dengan Erick Thohir. Ahok menyambangi kantor Kementerian BUMN pada Rabu pagi kemarin. Ia mengaku diajak bicara oleh Erick Thohir soal BUMN, dan akan dilibatkan. Tapi Ahok mengatakan, ia tak tahu akan ditempatkan di mana oleh Erick Thohir. 
 
"Intinya kami bicara soal BUMN dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu (pejabat) BUMN. Gitu aja," ujar Ahok di Kantor Kementerian BUMN, Rabu 13 November 2019. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ahok menegaskan siap untuk mengemban amanat tersebut, karena membuatnya bisa kembali mengabdi pada negara. Bahkan ia mengaku belum tahu akan ditempatkan di mana. Ahok mengaku selalu siap berbakti untuk negara. "Saya (BUMN) apa aja juga boleh. Yang penting bantu negara," tuturnya. 

Dia pun mengaku belum bisa memastikan kapan akan mulai bekerja. Tapi, kapan pun diminta dia siap langsung bekerja. "Mungkin Desember atau November saya tak tahu. Tanya ke pak menteri," ungkapnya. 

Pelibatan Ahok untuk mengurus BUMN dibenarkan oleh Erick Thohir. "Segera, mungkin di awal Desember," kata Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 14 November 2019. Tetapi Erick belum mau mengungkapkan ke mana Ahok akan ditempatkan. 

Erick juga menolak menjawab pertanyaan, apakah nama Ahok untuk menjadi petinggi BUMN dimunculkan oleh Jokowi. Ia hanya mengatakan, semua pertimbangan dilaporkan kepada presiden sebagai Ketua Tim Penilai Akhir. 

Jika benar Ahok jadi bergabung dengan BUMN, maka ada sejumlah konsekuensi yang akan diterima oleh Ahok. Salah satunya, Ahok harus melepas statusnya sebagai kader PDI Perjuangan. Berdasarkan aturan BUMN, menjadi seorang direksi atau pun komisaris di perusahaan harus bersih dari latar belakang politik.

Menurut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, salah satu syarat untuk bisa ikut menjabat sebagai direksi atau komisaris di BUMN adalah tidak terlibat dalam partai politik. Padahal Ahok adalah kader PDIP.

"Nah, kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri, karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 November 2019. 

Mengapa Ahok?

Meski penuh dengan kontroversi karena gaya kepemimpinannya yang blak-blakan dan kadang penuh makian, tapi bagi Erick Thohir Ahok sudah terbukti berhasil menjalankan kepemimpinan dengan bersih dan penuh gebrakan. Erick mengaku membutuhkan banyak figur untuk membantu kinerja BUMN ke depan. Dan Ahok, menurut Erick, dinilai sebagai figur 'pendobrak' yang dibutuhkan BUMN.

"Yang sudah jelas rekam jejaknya, sudah bisa membangun," katanya beralasan. 

Erick memastikan Ahok sudah bersedia untuk membantu pemerintah lewat BUMN. "Silahkan ditanya beliau, mestinya sudah (bersedia)," katanya memastikan. 

Menurut kabar yang beredar, Ahok sedang disiapkan untuk mengisi posisi strategis di Pertamina. Kuat informasi, Ahok kemungkinan besar ditunjuk sebagai Komisaris Utama Pertamina. Jika benar, artinya Ahok menggantikan posisi mantan Menteri BUMN, Tanri Abeng, di holding migas itu. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, hanya meminta wartawan menunggu. Ia tak memastikan, juga tak menolak informasi yang beredar.  "Lihat saja nanti," kata Arya kepada VIVAnews, Kamis 14 November 2019. 

Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin, membenarkan kabar bahwa Basuki Tjahaja Purnama diproyeksi menjadi salah satu petinggi perusahaan plat merah. Namun dia meminta publik bersabar tentang kabar Ahok tersebut, lebih baik menunggu pengumuman dari Menteri BUMN Erick Thohir.

"Rencana ada tugas yang mau diberikan ke beliau. Tapi saya rasa lebih baik tunggu waktu," kata Budi saat ditemui dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.

Menurut Budi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap punya kompetensi dan pantas memimpin perusahaan milik negara.

"Aku rasa kalau kita punya orang yang berprestasi, kita berikan kesempatan. Ini saya pribadi. Nanti lebih baik Pak Menteri yang menyampaikan," kata dia.

Ketika disinggung apakah status Ahok yang pernah jadi narapidana akan menjadi kendala untuk menjadi direktur salah satu BUMN, Budi menegaskan hal tersebut sudah dipertimbangkan. 

Di samping itu, Budi menilai publik dan juga media massa terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa Ahok akan menjadi direktur di salah satu BUMN strategis. Sebab penugasan di BUMN tidak melulu sebagai direktur utama. 

Peran Ahok selanjutnya selama ini terus menjadi pergunjingan di kalangan pekerja media massa, termasuk apakah menjadi salah satu direktur atau komisaris di BUMN. "Itu kan asumsi kalian kalau akan jadi Dirut. Bantu BUMN tidak cuma jadi Dirut," ujar Budi.

Antara Didukung dan Ditolak

Rencana Menteri BUMN melibatkan Ahok sebagai pejabat BUMN disambut antusias oleh Djarot Syaiful Hidayat. Mantan Wakil Ahok ini  menilai Ahok  sebagai pribadi yang baik dan profesional.

"Dia detail, dan dia seorang pekerja keras yang lurus dan sangat kreatif. Jadi sebagai seorang sahabat ya saya akan dukung kalau misalnya dia diberikan tanggung jawab untuk mengelola BUMN, saya enggak tahu BUMN apa," kata Djarot.

Menurut Djarot, selain pekerja keras, Ahok juga orang sangat detail, kreatif, dan inovatif. Demi kepentingan bangsa dan negara, juga untuk membantu orang lain, Ahok tentu akan sangat bersemangat.

"Orang ini kalau untuk kepentingan bangsa, negara, untuk kepentingan kebaikan dan untuk bisa membantu orang lain, orang ini sangat bersemangat," kata Djarot.

Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto menilai wajar seorang profesional seperti Ahok diberi kesempatan untuk membantu negara. Khususnya, menggenjot kinerja BUMN menjadi lebih baik. "Kalau BUMN dari profesional itu kan biasa, kalau BUMN, terutama posisi komisaris kan kemarin juga banyak dari tokoh masyarakat. Jadi, itu bukan suatu yang aneh," kata Airlangga usai pembukaan Rapimnas di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Dukungan kepada Ahok bahkan juga datang dari Sandiaga Uno. Kandidat wakil presiden pada Pemilu 2019 kemarin meminta Ahok, agar ingat bahwa BUMN adalah milik rakyat, bangsa dan negara. Sandiaga juga meminta pada Ahok agar selalu mengingat Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

"BUMN milik rakyat, milik bangsa dan negara. Jadi patut didukung untuk memberikan kemaslahatan sesuai dengan pasal 33 UUD 45, yaitu memberikan peran sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia," ujar Sandiaga di Yogyakarta, Kamis, 14 November 2019.

Sandiaga meminta kepada publik agar tak berspekulasi berlebihan terkait isu pengangkatan Ahok sebagai dirut BUMN. Sandiaga percaya jika nantinya Ahok benar diangkat menjadi dirut BUMN, Menteri BUMN Erick Thohir akan memberikan penjelasan dan latar belakang dipilihnya Ahok.

"Kita jangan berspekulasi dulu, karena kita menunggu saja hasil akhirnya. Jangan kita judge dulu. Jangan langsung memberikan komentar. Tunggu dulu apa yang menjadi pertimbangan Pak Erick disampaikan kepada publik," urai Sandiaga.

Sandiaga menilai bahwa Ahok memiliki latar belakang ijazah pertambangan dan cocok dengan BUMN yang bergerak di bidang energi.

Di tengah dukungan untuk pelibatan Ahok, penolakan keras muncul dari Persaudaraan Alumni 212. Mereka menilai bahwa jika Ahok menjadi pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka bencana bagi negeri ini.

"Musibah buat bangsa ini, seorang Ahok residivis jadi pejabat BUMN bahkan jabatan yang dipegang kalau tidak salah adalah Pertamina," kata Juru Bicara PA 212, Novel Bamukmin kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

Seharusnya, kata dia, BUMN di isi oleh orang-orang yang bersih dari bukan mantan narapidana kasus penistaan agama di Indonesia.

"Pertamina itu obyek vital harus diberikan kepada orang yang benar-benar bersih dari kasus hukum apapun, apalagi orang pribadinya sangat buruk. Bisa-bisa Pertamina menjadi gaduh dan mogok kerja," katanya.

Tak hanya itu, kata dia, apabila Ahok menjabat di BUMN, masalah perekoniam di Indonesia akan lumpuh, serta dipastikan bahan bakar minyak menjadi terhambat.

Novel Bamukmin juga meminta kepada pemerintah agar tidak terburu-buru menunjuk Ahok jadi pejabat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Novel menginginkan, BUMN harus diisi oleh orang profesional bukan orang yang gagal dalam memimpin, apalagi Ahok,  orangnya membuat gaduh.

"Ahok lebih cocok menjadi pengusaha swasta saja atau menjadi bosnya diperusahaan para Taipan yang tidak melibatkan instansi pemerintah. Karena rakyat pasti tidak mau dipimpin oleh orang yang tidak jelas yang tidak diragukan lagi untuk kesetiaannya terhadap negara," katanya

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Saya meminta Kementerian BUMN jangan gegabah karena ini aset pemerintah dan milik rakyat bukan aset asing yang dengan bebas untuk mengangkat pemimpin tertingginya," kata Novel Bamukmin kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis, 14 November 2019.

"Bangsa dan rakyat Indonesia dan rakyat mau instansi pemerintahan dipimpin oleh orang yang berpengalaman bukan produk gagal, yang hanya membuat gaduh negara ini yang sempat menjadi perhatian dunia Islam," katanya. (ren)
 

Prabowo Kebut Percepatan Hilirisasi dan Penataan BUMN

Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan hilirisasi sekaligus melanjutkan penataan perusahaan milik negara. Target besar pun dipasang, yakni penutupan 70 BUMN.

VIVA.co.id

5 September 2026