Koalisi Semringah PKS-Berkarya Hadapi Pilkada

Ketua Umum PKS Sohibul Iman menyambut Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto.
Sumber :
  • VIVAnews/ Eduward Ambarita.

Sementara itu, Wasekjen Partai Amanat Nasional Saleh Daulay, mengatakan pertemuan PKS dan Berkarya adalah silaturahim biasa, yang juga banyak dilakukan oleh pimpinan partai politik lainnya. Ia berharap, yang dibicarakan adalah persoalan yang terkait dengan persoalan bangsa. 

img_title PKS soal Peluang Dukung Prabowo 2 Periode: Ini Bukan Cepet-cepetan!

“Kalau pertemuan seperti itu, ya tentu baik saja. Tidak perlu ditafsirkan macam-macam. Kita doakan saja semoga agenda yang dibicarakan adalah agenda kebangsaan. Kita masih banyak pekerjaan rumah. Mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, pengangguran, bencana alam, dan lain-lain. Itu perlu didiskusikan dan dicari solusinya secara bersama-sama," ujarnya kepada VIVAnews.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Saleh Daulay, boleh saja saat ini partai-partai menggagas bangunan koalisi baru. Tetapi menurutnya, masih terlalu dini untuk hal itu. Sekarang ini saatnya adalah bekerja dan mengawasi dan mengawal program kerja pemerintah.

img_title PKS Umumkan Susunan Lengkap Dewan Pengurus Pusat Periode 2025-2030, Ini Daftarnya

“Pemilunya kan baru saja selesai. Kalau langsung membangun koalisi lagi, lalu kapan bekerjanya untuk masyarakat? Dikhawatirkan masyarakat nanti berpandangan bahwa partai-partai politik hanya memikirkan perebutan kekuasaan politik. Tentu itu kurang baik ya," katanya. 

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah menilai pertemuan antara Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dan elite PKS seperti Sohibul Iman sebagai pertemuan biasa. Menurutnya, hal itu tak memiliki efek pada pemaknaan oposisi.

img_title Jadi Polemik, PKS Desak Mendagri Kaji Ulang Status 4 Pulau Aceh yang Masuk Sumut

"Artinya gini, itu tidak memiliki efek kepada pemaknaan oposisi sama sekali. Sebab oposisi dalam tradisi presidensial bukan berarti tidak jadi menteri," kata Fahri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin 19 November 2019.

Menurut Fachri, oposisi tak dikenal dalam sistem politik di Indonesia. "Bukan karena anda di luar pemerintahan maka anda oposisi, sebab ini bukan sistem parlementer. Ini sistem presidensial. Oposisi itu adanya di DPR, partainya apa pun, enggak peduli tapi semua yang ada di DPR semuanya oposisi," ujar Fahri yang juga eks kader PKS itu. (art)

Calon Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin (kanan)

Sah! Suhud Alynudin Resmi Jabat Ketua DPRD DKI Jakarta

Suhud Alynudin resmi dilantik menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta dengan sisa masa jabatan tahun 2024-2029 menggantikan Khoirudin sebagai Ketua DPRD sebelumnya.

img_title
VIVA.co.id
8 Juni 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut