Judicial Review, Langkah Terakhir Perlawanan KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri)
Sumber :
  • VIVA/Cahyo Edi

Perppu Cuma Janji

img_title PDIP Dukung Revisi UU KPK, Singgung Korupsi Hingga Nepotisme Makin Merajalela

Setelah DPR RI mengesahkan RUU KPK menjadi UU KPK, gelombang aksi menentang pengesahan undang-undang tersebut membesar. Hampir selama dua minggu berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia. Namun DPR bergeming. Ketika aksi demonstrasi mahasiswa meredup, harapan ditumpukan pada Presiden Jokowi sebagai pimpinan tertinggi eksekutif. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Publik berharap Jokowi bersedia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk membatalkan revisi UU KPK. Namun Jokowi memilih bungkam. Hanya sekali Jokowi pernah mengatakan bahwa ia akan meninjau kemungkinan menerbitkan Perppu. Sayangnya, itu hanya ucapan sesaat tanpa realisasi. 

img_title DPR Buka Peluang Revisi UU KPK: Sudah Lima Tahun, Banyak yang Komplain Juga

Belakangan, Jokowi malah meminta publik mengajukan judicial review. Presiden yang sedang menjalankan periode kedua pemerintahan itu tak pernah lagi menyinggung soal perppu. Alasannya, menunggu hasil judicial review karena publik sudah melakukan judicial review. Maka, menumpukan harapan pada judicial review itulah yang kini sedang diperjuangkan oleh sejumlah tokoh, NGO, dan kini KPK sebagai lembaga. 

Agus Rahardjo sendiri sebenarnya masih berharap Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun hingga kini, dia melihat hal itu belum akan dilakukan Presiden Jokowi.

img_title KPK Bilang Begini Usai Mahfud MD Ingin Ganti Nama KPK

"Harapan kami kan sebetulnya Perppu itu keluar. Tapi Bapak Presiden juga menyarankan supaya kita menempuh jalur hukum. Oleh karena itu kami mengajukan judicial review," kata Agus.

Dia menegaskan, pihaknya akan mengajukan uji formil dan uji materiil terkait UU KPK yang baru. Uji formil akan mempersoalkan proses pembentukan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Sementara uji materiil, akan menyasar pasal di UU itu termasuk mengenai keberadaan Dewan Pengawas.

Agus menjelaskan, selain tak masuk program legislasi nasional prioritas, pembentukan undang-undang tersebut juga tidak melibatkan KPK sebagai salah satu pemangku kepentingan dan yang menjalankan undang-undang.

"Dan partisipasi masyarakat pun rasanya tidak dianggap sesuatu yang penting oleh DPR dan pemerintah," katanya menambahkan. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Judicial Review Harapan Terakhir

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memuji langkah pimpinan KPK dan lembaga lain yang akhirnya memutuskan melakukan judicial review. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut