Saling Tuding Pejabat Negara Hadapi Banjir Jakarta
- VIVAnews/Yandi Deslatama
VIVA – Banjir besar yang menghantam Jakarta dan sekitarnya tak hanya mengejutkan karena luasannya, tapi korban jiwa yang ditimbulkan akibat banjir ini juga membuat ternganga.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan data terbaru soal korban jiwa akibat banjir besar di Jakarta dan sekitarnya pada Kamis malam, 2 Januari 2020. Menurut BNPB sudah 30 orang meninggal dunia dalam dua hari.
"Data dikumpulkan oleh BNPB dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, BPBD, TNI, Polri, dan sumber lainnya. Sampai dengan pukul 21.00 WIB jumlah korban meninggal akibat banjir adalah 30 orang," demikian disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Agus Wibowo, melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Januari 2020.
Menurut catatan BNPB, korban meninggal terbanyak berada di Kabupaten Bogor, yaitu 11 orang. Korban meninggal di Bekasi dan Depok masing-masing sebanyak tiga orang. Berikutnya adalah Jakarta Timur, yaitu tujuh orang. Korban lain berasal dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bekasi, Kota Bogor, dan Kota Tangerang, masing-masing satu orang.Â
Penyebabnya macam-macam. Mulai dari terseret arus, tersetrum, korban longsor, hingga hipotermia. "Sedangkan dari penyebabnya, 17 orang meninggal karena terseret arus banjir, lima orang tertimbun longsor, lima orang tersengat listrik, dan tiga orang hipotermia," ujar Agus.
Korban banjir yang mencapai 30 orang dalam dua hari bencana belum pernah terjadi pada banjir sebelumnya. Tahun 2002, korban banjir mencapai 80 orang, tapi itu terjadi setelah 10 hari.Â
Saling Tuding Soal Mitigasi
Banjir awal tahun 2020 ini memang dahsyat. Curah hujannya yang mencapai 355 mm disebut sebagai curah hujan yang paling tinggi dalam 24 tahun terakhir. Namun kegagapan Pemprov DKI saat bencana datang juga menimbulkan tanya;Â apakah memang DKI tak siap mengantisipasi datangnya banjir yang nyaris setiap tahun menjadi tamu rutin.
Gubernur DKI Anies Baswedan menuding penanganan banjir ada di pemerintah pusat. Ia meminta pemerintah pusat lebih serius menangani pembangunan waduk retensi di hulu Jakarta. Ia menunjuk upaya normalisasi-normalisasi kali yang pembebasan lahannya merupakan tanggung jawab DKI, tidak sepenuhnya efektif menuntaskan banjir.
Anies memberi contoh Kampung Pulo, yang tetap banjir sekalipun Kali Ciliwung di dekatnya telah dinormalisasi. "Di sini memang sudah dilakukan normalisasi, dan faktanya masih tetap terjadi banjir," ujar Anies.