Bentuk Tim Hukum, PDIP Lawan KPK?
- ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto
"Kami tidak akan melihat lebih jauh ke arah sana, siapa-siapa yang sudah dalam tim hukum (PDIP) ya, karena itu bukan wilayah KPK," katanya menambahkan.
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, pembentukan Tim Hukum tersebut merupakan bentuk perlawanan PDIP terhadap KPK. "Ini langkah membangun perlawanan yang dilakukan oleh PDIP,” ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz kepada VIVAnews, Jumat, 17 Januari 2020.
ICW juga menyoroti kehadiran dan keterlibatan Yasonna dalam Tim Hukum PDIP tersebut. Menurut Donal, kehadiran Yasonna seolah mengindikasikan jika pemerintah seolah-olah mengambil peran terkait kasus yang melibatkan PDIP ini.
"Peran ganda ini tentu merugikan citra pemerintah sehingga terkesan ditarik ke dalam pusaran kasus korupsi yang melibatkan Harun Masiku, kader PDI-P dan Wahyu Setiawan sebagai komisioner KPU," ujarnya.
Menurut Donal, publik tentunya akan mempertanyakan keberadaan Yasonna dalam Tim Hukum PDIP. "Publik tentu akan diingatkan kembali komitmen yang berbeda pada pemerintahan pertama Jokowi yang ingin para menteri tidak rangkap jabatan di partai. Ketentuan itu sekarang dihilangkan sehingga berdampak pada tumpang tindih peran yang merugikan pemerintahan dalam kasus yang terjadi saat ini."
Pendapat senada disampaikan pengamat politik, Ray Rangkuti. Menurut dia, kehadiran Yasonna patut dipertanyakan. Pasalnya, Yasonna adalah salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju. "Sebab, satu akan mudah mengundang pandangan negatif masyarakat bahwa seolah Menkumham akan mempergunakan pengaruhnya dalam proses penegakan hukum ini. Pandangan negatif yang tak bisa dihindari," ujarnya.
Ray menyarankan Presiden Jokowi menjaga netralitas anggota kabinetnya, dalam setiap upaya penegakan hukum. Karena seluruh kegiatan anggota kabinet pastinya sepengetahuan presiden.
Kehadiran Yasonna dalam acara itu, dapat juga mengundang pandangan masyarakat bahwa presiden memberi izin atas aktivitas menkumham dalam advokasi hukum PDIP.
"Tentu saja ada kekhawatiran yang kuat bahwa proses hukum tidak dijalankan dengan asas keadilan. Ketiga, memastikan bahwa seluruh anggota kabinet bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan individu ataupun kelompok." [mus]