Tsunami PHK Dipicu Corona Siap Menerjang

Ilustrasi buruh garmen
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

VIVA – Indonesia belum memberlakukan lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penularan wabah virus corona covid-19 kian meluas. Baru sebatas social distancing atau physical distancing alias pembatasan interaksi antarorang dengan anjuran bekerja di rumah, belajar di rumah, dan beribadah di rumah. Kebijakan itu lebih longgar ketimbang lockdown. Aktivitas perekonomian masih berjalan meski terbatas.

img_title BPS: Ekonomi RI Tumbuh 5,47 Persen di Kuartal III 2026, Angka Pengangguran Turun Tipis

Namun, dampaknya ternyata tidak kecil. Ketika sebagian besar pekerja kantoran bekerja di rumah, kantor mereka tutup, tetapi para pekerjanya tetap digaji tiap bulan. Sayangnya, itu jadi petaka bagi pekerja pemelihara gedung-gedung perkantoran. Mereka biasanya dipekerjakan secara alih-daya (outsourcing) dan diupah secara harian. Kalau kantor-kantor tutup, mereka tidak bekerja, dan berarti tidak diupah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Begitu juga dengan para pekerja di sektor lain yang mengandalkan pendapatan harian seperti pegawai hotel, pelayan restoran, buruh pabrik. Tingkat hunian hotel atau kunjungan di restoran dan produksi pabrik menurun seiring pembatasan interaksi sosial sehingga pendapatan menurun drastis. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tak terhindarkan kalau bisnis terus-menerus lesu.

img_title Program Polisi Peduli Pengangguran, Polrestabes Medan Latih Ratusan Pencari Kerja

Para pengemudi taksi atau ojek tak kalah merana. Orang-orang berdiam di rumah dan tak ke mana-mana sehingga mereka tak memerlukan jasa pengemudi taksi atau ojek —yang online maupun offline. Orderan produk-produk kuliner merosot tajam karena warga lebih banyak di rumah dan memasak makanan sendiri. Masih banyak lagi yang terdampak wabah covid-19.

Gelombang PHK dan Pengangguran

img_title PHK Marak tapi Angka Pengangguran RI Kok Turun? Begini Penjelasan BPS

Sebetulnya belum ada perkiraan pasti jumlah yang terancam PHK atau menganggur akibat wabah corona. Namun, melihat luasnya cakupan sektor yang terdampak, jumlahnya ditaksir besar-besaran. Sebagaimana dikhawatirkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, industri manufaktur, pariwisata, transportasi, hingga ritel akan terdampak. “Potensi buruh yang ter-PHK,” menurutnya, “bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu.”

Pemerintah sudah menyiapkan serangkaian kebijakan untuk mengantisipasi situasi terburuk itu. Presiden Joko Widodo, misalnya, mengumumkan kebijakan penundaan pembayaran cicilan selama setahun bagi pengemudi taksi atau ojek (online maupun offline) yang sedang mengkredit kendaraan bermotor, nelayan yang mengkredit kapal/perahu, dan UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

Pemerintah meminta perusahaan-perusahaan sebisa mungkin tidak mem-PHK karyawannya. Sebagai gantinya, pemerintah menerbitkan surat utang dalam bentuk kredit khusus dengan nama recovery bond. Syaratnya, perusahaan-perusahaan tidak mem-PHK karyawannya, atau, kalau terpaksa mem-PHK, harus mempertahankan 90 persen karyawannya.

Bagi pekerja yang di-PHK, pemerintah memberikan bantuan uang Rp4 juta per orang per bulan selama tiga bulan. Untuk para petani dan buruh, diberikan tunjangan bernama Kartu Sembako Murah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan per keluarga. Mereka yang berpenghasilan rendah dan sedang mencicil pemilikan rumah subsidi, pemerintah membayar subsidi selisih bunga dengan bunga di atas 5 persen selama 10 tahun.

Semua itu stimulus untuk menekan risiko PHK dan menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Tetapi, sebagaimana para ahli ekonomi sering mengingatkan, pemerintah mesti lebih gencar lagi menghentikan penyebaran wabah corona di Indonesia. Sebab, itulah kunci dari ancaman resesi sekarang. Makin buruk penanganan, korban terus berjatuhan dan sulit mencegah dampak ekonominya.

Kenyataannya di Indonesia, wabah covid-19 lebih terlihat tak terkendali daripada sebaliknya. Jumlah korban terus meningkat dari hari ke hari: 893 orang terinfeksi dan 78 orang di antaranya meninggal dunia, sementara yang sembuh hanya 35 orang (data 26 Maret).

Krisis Baru

Ekonom senior Eric Sugandi mengapresiasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi dampak resesi dan ancaman PHK di mana-mana, termasuk penangguhan cicilan bagi pengemudi taksi atau ojek. Dia mengaku memahami bahwa kebijakan-kebijakan itu agar daya beli masyarakat tak anjlok-anjlok amat akibat wabah corona.

Namun, dia mengingatkan, kebijakan itu mesti diterapkan secara hati-hati dan bijaksana. Sebab, kenyataannya tak semua bank sanggup menangguhkan pembayaran cicilan itu, terutama bank-bank yang ditopang oleh kredit UMKM.

“Jangan sampai terjadi krisis perbankan,” dia mewanti-wanti. “Jangan sampai kita maksudnya mengatasi covid-19, tapi kita membuat krisis baru.”

Lebih penting daripada itu, menurut Eric, pemerintah harus mampu menunjukkan kepada publik bahwa covid-19 bisa segera dihentikan. “Kalau wabah ini tidak bisa dihentikan, kebijakan-kebijakan ini tidak akan optimal.”

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemerintah juga belum tahu sampai kapan wabah corona di Indonesia bakal mereda meski sejumlah ahli memperkirakan akan mencapai puncaknya pada pertengahan April. Prediksi itu hanya kalau segala skenario pengendalian covid-19 berjalan lancar. Artinya, situasinya akan lebih buruk daripada sekarang kalau banyak rencana berantakan. Dan juga akan sulit lagi mengendalikan dampak ekonominya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan telah menghitung risiko terburuk bagi perekonomian Indonesia. Jika wabah corona berlangsung hingga lebih dari tiga-enam bulan mendatang, katanya dalam konferensi pers secara online pada 20 Maret, "Pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,5 sampai 0 persen.”

Ilustrasi pengangguran.

Data BPS Jumlah Pengangguran di Jakarta Turun 12 Ribu Orang

BPS DKI Jakarta merilis jumlah pengangguran di Jakarta pada Agustus 2026 mencapai 318 ribu orang, turun sebanyak 12 ribu orang dibandingkan bulan yang sama tahun lalu

img_title
VIVA.co.id
5 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut