Larangan Mudik Bakal Jadi Macan Kertas
- ANTARA Foto/Akbar Nugroho Gumay
VIVA – Pemerintah akhirnya tegas melarang masyarakat untuk mudik demi menghentikan penyebaran wabah virus corona. Larangan untuk pulang kampung itu tidak hanya berlaku bagi sejumlah golongan seperti aparatur pemerintah melainkan semua kalangan, tanpa ada pengecualian.
Keputusan melarang mudik ditetapkan setelah pemerintah berulang kali mengoreksi kebijakannya tentang ritual kolosal tahunan untuk menyambut Idul Fitri itu. Setelah terombang-ambing antara tanggung jawab menjamin nasib jutaan perantau di Jakarta akibat kegiatan ekonomi lumpuh atau membiarkan para perantau menyebarkan penyakit ke desa-desa, pemerintah mengambil risiko yang pertama.
Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung keputusannya melarang masyarakat untuk mudik, meski sudah tahu ada ratusan ribu orang mencuri start pulang kampung sejak pekan terakhir Maret 2020. Kebijakan itu resmi berlaku mulai 24 April tetapi sanksi untuk pelanggarnya diterapkan empat belas hari kemudian.
Skenario dan sanksi
Jokowi mengisyaratkan mengakui sempat menunda memutuskan larangan mudik karena dua alasan, yaitu memastikan dahulu program-program bantuan sosial berjalan dan hasil kajian analisis tentang tingkat keinginan masyarakat untuk mudik.
Jokowi mengklaim, aneka bantuan sosial untuk 1,2 juta warga kurang mampu di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi baru disalurkan pada pekan lalu. Program tunjangan untuk para pekerja korban pemutusan hubungan kerja dan pekerja sektor informal yang terdampak Covid-19, Kartu Prakerja, mulai berjalan sejak 11 April. Beberapa jenis bantuan sosial lainnya juga sudah didistribusikan. Semua itu menjadi kompensasi dari negara bagi warga di Ibu Kota dan sekitarnya agar tidak pulang kampung.
Meski begitu, menurut Jokowi berdasarkan hasil riset Kementerian Perhubungan, masih ada 24 persen warga di Jakarta dan sekitarnya yang memaksa akan mudik, dan 7 persen yang lainnya sudah lebih dahulu mudik. Dua puluh empat persen itulah yang sekarang menjadi perhatian pemerintah agar dapat dicegah untuk pulang kampung dan tidak menyemai virus corona di perdesaan.
Tidak ada pilihan kecuali melarang semua angkutan umum penumpang, mobil-mobil pribadi, dan sepeda motor untuk keluar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Semua pintu gerbang jalan tol akses keluar Ibu Kota juga akan ditutup, kecuali untuk angkutan barang dan logistik, bahan bakar minyak serta kendaraan-kendaraan pengangkut alat-alat kesehatan. Kebijakan serupa juga berlaku bagi kota-kota lain yang berstatus zona merah wabah Covid-19.
