Acakadut Pengelolaan Bantuan Sosial efek Corona
Urusannya menjadi sedikit lebih rumit dan rentan menimbulkan kesalahpahaman, menurutnya, karena jenis bansos yang pemerintah gelontorkan bermacam-macam, bahkan ada sembilan jenis alias sembilan pintu atau jalur. Dia mencontohkan, di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bansos berwujud sembako untuk perantau di Jakarta dan sekitarnya, Dana Desa (untuk kabupaten), Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Ragam bentuk bantuan itu datang tidak bersamaan dan bahkan cenderung acak: bisa saja yang mula-mula disalurkan ialah bantuan dari pemerintah pusat, sementara dari kota/kabupaten belakangan. “Tetangganya yang tidak kebagian [bantuan] di pintu nomor tujuh,” Ridwan mencontohkan, “mungkin dia menyangka dia tidak akan mendapat bantuan.” Akibatnya mispersepsi sehingga memicu kegaduhan.
Sama seperti Anies, Ridwan Kamil berjanji mengevaluasi distribusi bansos yang masih semrawut alias acakadut itu dalam beberapa pekan mendatang. Masing-masing pemerintah kabupaten/kota akan memutakhirkan data melalui aparat RT/RW yang diverifikasi oleh Dinas Sosial dan mengevaluasi proses distribusi yang melibatkan PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pengemudi ojek.
Lain lagi dengan pemerintah pusat, misal, Kementerian Sosial, yang beralasan bahwa sebenarnya data penerima bansos seperti PKH, BLT, sembako, dan sejenisnya, didapat dari atau di-input oleh pemerintah daerah. Data itu dihimpun dalam satu sistem informasi yang disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Daftar penerima dibagi lagi dalam dua kategori, yakni DTKS dan non-DTKS.
Warga yang terdaftar dalam DTKS ialah para penerima bansos reguler seperti PKH, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Indonesia Pintar. Sedangkan penerima bantuan yang termasuk dalam non-DTKS, di antaranya pekerja sektor informal seperti pengemudi ojek online atau pekerja korban pemutusan hubungan kerja.
Pelajaran kasus Yuli
Kasus Yuli Nuramelia di Serang dinilai menjadi contoh terbaik betapa buruk pengelolaan data dan penyaluran bansos yang pemerintah kelola, ada atau tidak ada wabah virus corona. Sang ketua RT di wilayah Yuli bertempat tinggal sebenarnya sudah menyerahkan berkas permohonan bansos kepada pemerintah, namun ditolak oleh aparat kelurahan hanya karena si kepala keluarga tercatat sebagai "petugas kebersihan”.
