Runyam Perkara Mudik Memicu Kelangkaan Pangan
- ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman
VIVA – Pemerintah menyadari belakangan bahwa larangan mudik demi menghentikan penyebaran wabah virus corona ternyata menimbulkan masalah lain. Distribusi logistik menjadi terganggu sehingga menyebabkan kelangkaan pangan di sejumlah daerah.
Ada beberapa daerah melaporkan telah mengalami kelangkaan pangan sejak pemerintah pusat memutuskan melarang masyarakat untuk mudik selama bulan Ramadhan dan lebaran Idul Fitri. Padahal, pembatasan transportasi selama masa larangan mudik dikecualikan untuk angkutan logistik atau kargo.
Sejumlah daerah yang memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ikut menambah pelik masalah distribusi pangan. Padahal permintaan kebutuhan pokok, meningkat selama bulan puasa dan Idul Fitri. Presiden Joko Widodo sampai berencana mempertimbangkan ulang larangan penerbangan yang sesungguhnya termasuk dalam kebijakan umum tidak boleh mudik.
Izin eksklusif
Badan Pangan dan Pertanian Dunia sebetulnya sudah memperingatkan negara-negara di dunia agar mengantisipasi kelangkaan pangan akibat pandemi Covid-19. Indonesia meresponsnya, sesuai perintah Jokowi kepada para aparturnya, dengan memastikan pasokan pangan terjaga, tidak hanya selama masa darurat corona dan Ramadhan, melainkan juga bulan-bulan setelahnya.
Namun, larangan penerbangan komersial untuk mencegah pergerakan orang rupanya baru disadari ikut memengaruhi distribusi pangan. Operasional angkutan kargo ternyata bergantung pada penerbangan komersial penumpang. Pesawat dengan muatan kargo tetapi tanpa penumpang orang akan menjadi lebih mahal ongkosnya. Ringkasnya, kalau makin banyak pesawat penumpang komersial tak beroperasi, kian banyak daerah, terutama di wilayah kepulauan, yang akan mengalami kelangkaan pangan.
Kenyataannya, Jokowi mengungkapkan buktinya, “memang saya mendengar ada satu-dua [wilayah] yang sudah mulai terganggu terutama yang berkaitan dengan transportasi pesawat.”
Tujuh provinsi, Jokowi berterus terang, sudah defisit stok beras. Sebelas provinsi lainnya defisit stok jagung. Stok cabai besar malah lebih luas lagi di 23 provinsi. Pasokan telur ayam sudah defisit di 22 provinsi. Minyak goreng masih mencukupi di semua provinsi, tetapi persediaan gula pasir defisit di 30 provinsi, menyusul berikutnya stok bawang putih.
Kepala Negara memerintahkan aparaturnya untuk menata ulang alur distribusi pangan, termasuk memetakan daerah-daerah yang surplus dan yang defisit, sehingga daerah yang surplus bisa membantu daerah yang defisit. Kebijakan larangan penerbangan juga mesti diperhatikan agar jangan sampai menghambat distribusi bahan pokok.
