Tunjangan Kartu Prakerja Masih Beku
- ANTARA FOTO/Moch Asim
VIVA – Muncul masalah baru dalam program Kartu Prakerja. Bukan lagi soal delapan platform digital yang ditetapkan tidak melalui lelang terbuka sebagai penyedia jasa pelatihan kerja, melainkan uang insentif bagi peserta.
Sejumlah peserta program itu yang mendaftar pada tahap pertama belum menerima uang tunjangan Rp600 ribu sebagaimana dijanjikan jika sudah menyelesaikan program pelatihan secara daring (online). Uang tunjangan itu dijanjikan dikirim ke rekening tiap peserta setiap bulan selama empat bulan. Insentif tahap pertama semula dijanjikan ditransfer paling lambat 1 Mei 2020.
Manajemen program Kartu Prakerja menjanjikan proses pencairan uang insentif itu memerlukan waktu tujuh hari sejak tanggal insentif muncul di dasbor akun peserta, setelah menyelesaikan pelatihan kerja dan mendapatkan sertifikat. Masalahnya, ada peserta yang sudah menyelesaikan pelatihan kerja tetapi belum menerima sertifikat, atau sudah menerima sertifikat namun pada dasbor peserta masih tercantum belum ada sertifikat. Akibatnya proses pencairan uang insentif bisa lebih dari tujuh hari.
Masih beku
Pemerintah memberikan dana sebesar Rp3,55 juta untuk tiap peserta Kartu Prakerja yang dialokasikan untuk 5,6 juta orang se-Indonesia. Namun tidak semua uang insentif itu berupa uang tunai. Sebanyak Rp1 juta di antaranya harus digunakan untuk membeli dan mengikuti program pelatihan kerja secara daring di delapan platform digital yang ditunjuk oleh pemerintah.
Insentif berupa uang tunai diterima tiap peserta sebesar Rp2,55 juta dengan rincian Rp600 ribu per bulan selama empat bulan (April, Mei, Juni, dan Juli) dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp50 ribu per survei untuk tiga kali survei sehingga total Rp150 ribu per peserta. Dana itu ditransfer ke rekening virtual BNI atau OVO, LinkAja, dan GoPay milik peserta.
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp596,8 miliar untuk 168.111 peserta yang telah diterima sebagai peserta di tahap pertama. Namun, dana yang disiapkan untuk keseluruhan program itu sebanyak Rp20 triliun bagi 5,6 juta peserta.
Berhasil atau gagal pelaksanaan program jaring pengaman sosial untuk para pekerja yang terdampak wabah virus corona itu diuji di awal. Soalnya, selain programnya disorot karena dianggap tidak transparan dan dicurigai sarat praktik kongkalikong, belakangan terkuak juga proses pencairan uang tunjangan bagi para peserta mengadat, tak kunjung cair alias membeku.
Manajemen program Kartu Prakerja berterus terang memang ada hambatan dalam proses pencairan uang insentif untuk para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan. Namun, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menolak menjelaskan penyebabnya dan hanya mengatakan hambatan-hambatannya sudah diidentifikasi.
Para pendaftar yang diterima diterima sebagai peserta Kartu Prakerja juga mesti melewati proses seleksi dan verifikasi yang ketat. Ada lebih dari 8 juta orang yang mendaftar pada tahap pertama dan kedua, namun yang dinyatakan lulus seleksi hanya 168.111 orang pada tahap pertama dan 288.154 pada tahap kedua. Sedangkan hasil pendaftaran gelombang ketiga belum diumumkan dan masih dalam proses verifikasi, padahal pendaftaran sudah ditutup pada 30 April.
Alokasi atau jatah terbesar peserta Kartu Prakerja ialah pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan wirausaha kecil dan mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Namun, masih ada sebagian kecil kuota yang diberikan untuk pendaftar umum.
Pendaftar umum harus memberikan pernyataan yang berisi informasi tentang dirinya, misal, menjadi korban PHK atau seorang wirausaha. Mereka yang seorang wirausaha harus menyebutkan dampak pandemi Covid-19 terhadap bisnisnya, seperti omzet merosot, tidak sanggup membayar beban karyawan, atau tutup sementara karena pembatasan aktivitas sosial.
Desakan disetop
Belakangan mulai menguat desakan kepada pemerintah agar program Kartu Prakerja itu disetop saja. Anggota Komisi I DPR Fadli Zon, misal, menganggap program itu jelas tidak tepat sasaran. Soalnya para pekerja atau wirausaha yang terdampak Covid-19 sekarang lebih membutuhkan uang tunai daripada pelatihan kerja. Lagi pula dalam situasi kegiatan ekonomi lumpuh seperti sekarang, keterampilan kerja tidak akan banyak manfaatnya.
![]()
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mencurigai ketidakberesan proses validasi data pendaftar sampai dinyatakan lulus sebagai peserta. Dia menduga, proses verifikasi bersifat acak saja, bukan berdasarkan kriteria yang pasti dan diumumkan secara terbuka, sehingga berpotensi besar terjadi penyelewengan.
Tidak ada alasan lagi, menurut Fadli, untuk melanjutkan program itu. Jika tidak, dia memperkirakan bakal menjadi masalah hukum dan politik kelak. “Sesudah gelombang keempat, seharusnya Pemerintah mengevaluasi besar-besaran program ini dan mengalihkannya jadi sepenuhnya program BLT (Bantuan Langsung Tunai).”
Indonesian Corruption Watch menilai Kartu Prakerja sangat berpotensi menjadi bancakan korupsi karena dasar penunjukan delapan platform digital sebagai mitra. "Delapan platform digital yang diberikan mandat oleh pemerintah ini,” kata peneliti ICW Wanna Alamsyah, “nyatanya tidak melalui mekanisme atau prosedur terkait dengan pengadaan barang dan jasa.”