The New Normal Dimulai sebelum Diberlakukan
- ANTARA FOTO/Rifki N
Penurunan kurva harus selaras dengan jumlah pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Artinya, makin banyak pemeriksaan PCR, makin banyak pendeteksian penyebaran Covid-19 sehingga kian banyak juga yang dapat dicegah untuk menulari yang lain. Sayangnya, target 10.000 pemeriksaan PCR per hari yang pemerintah canangkan baru tercapai 4.000-5.000 per hari.
Lima prasyarat lain untuk transisi menuju the new normal maupun relaksasi PSBB pun dianggap belum dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Di antaranya, prasyarat kedua, kapasitas sistem layanan kesehatan termasuk rumah sakit dipastikan sanggup mengindetifikasi, mengisolasi, memeriksa, dan melacak serta mengarantina orang-orang yang kemungkinan berhubungan dengan pasien Covid-19.
Prasyarat ketiga, risiko merebaknya wabah sanggup ditekan di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti rumah-rumah para lansia hingga tempat-tempat berkerumun. Keempat, sistem pencegahan di tempat-tempat kerja dapat diukur secara pasti, melalui physical distancing, ketersediaan fasilitas cuci tangan, dan etika batuk/bersin.
Kelima, risiko penularan kasus impor dapat ditangani. Keenam, komunitas-komunitas/warga bisa “bersuara” atau menyampaikan aspirasi mereka (soal pandemi) dan dilibatkan dalam transisi menuju new normal.
Kalah
Ancang-ancang Jokowi untuk beralih ke fase the new normal itu segera saja dikritik banyak kalangan. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Angelo Wake Kako, menganggap wacana itu terlalu dini digulirkan. Sebab, sejak penetapan status darurat nasional yang berakhir Mei, belum ada tanda-tanda perubahan yang menjanjikan melalui intervensi negara, malahan kurva epidemi meningkat signifikan.
Berdamai dengan Covid-19, sebagaimana istilah yang Jokowi perkenalkan, menurut Angelo, sama saja mengaku kalah dalam pertarungan. “Dan menunjukkan bahwa negara ini gagal menjalankan fungsinya, … yakni melindungi segenap bangsa Indonesia.”
Angelo menilai, pemerintah sejak awal tampak kurang sungguh-sungguh menangani wabah virus corona itu yang ditandai dengan banyak kebijakan bertolak belakang. Contoh, pemerintah malah memberlakukan kebijakan tiket murah dan menyubsidi industri penerbangan untuk menjaga sektor pariwisata, alih-alih menyiapkan infrastruktur kesehatan untuk menghadapi Covid-19.
"Sekarang,” dia memperingatkan, “tanpa ada kejelasan indikator keberhasilan dalam penanganan Covid-19, kita udah disuruh berdamai dengan virus. Sebenarnya ada negara [atau] enggak Indonesia ini.”
JK Tegaskan Percaya Ijazah Jokowi Asli: Tunjukkan Saja, Saya Justru Membela
Jusuf Kalla (JK) menegaskan percaya bahwa ijazah Jokowi asli. JK juga membantah tuduhan yang menuding dirinya membiayai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi.
