Di Ujung Penentuan Masa Depan Mesir

Mubarak merupakan jebolan Akademi Militer Mesir dan Akademi Angkatan Udara, dan berhasil menjadi kepala staf AU. Selama karirnya di kemiliteran, Mubarak mendapat penghargaan karena dinilai telah memajukan AU Mesir, setelah dikalahkan Israel pada Perang Timur Tengah 1967. 

Baca Juga

Bos Marketing Google Raib di Mesir

Dia dinilai sukses sebagai seorang ahli strategi dalam Perang Yom Kippur, yang menghasilkan perjanjian damai dengan Israel dan dikembalikannya wilayah Sinai kepada Mesir. Pada 1975, Mubarak diangkat menjadi wakil presiden (Wapres) dan tiga tahun kemudian menjadi Wakil Ketua Partai Nasional Demokrat.

Setelah Presiden Anwar Sadat terbunuh pada 1981, sebagai Wakil Presiden, Mubarak otomatis terpilih menjadi Presiden Mesir. Kemudian, ia berhasil melanggengkan kekuasaannya pada pemilu 1987, 1993, 1999 dan 2005. Ini sekaligus membuat Mubarak menjadi presiden terlama di antara pemimpin lain di negara-negara Arab.

Baca Juga

Internet Putus, Perusahaan IT Mesir Kelabakan

Masyarakat Mesir boleh saja memiliki harapan yang tinggi untuk segera melengserkan Mubarak. Namun, mengingat kepiawaiannya dalam memimpin selama puluhan tahun, bisa dipastikan ia tak akan menyerahkan kekuasaannya dengan mudah. 

Apalagi, hingga kini Amerika Serikat, Eropa, dan Israel, masih tidak secara tegas menyatakan posisi mereka untuk mendukung aspirasi mayoritas masyarakat Mesir yang hendak menumbangkan rezim diktator ini. 

Baca Juga

China Sensor Berita Mesir di 'Twitter' Lokal

Menurut Mark LeVine, seorang Professor sejarah pada UC Irvine, sejak 30 tahun, pemerintahan Mubarak memang menjadi aliansi tradisional dan salah satu pilar dari kebijakan luar negeri AS di kawasan ini. 

Paling tidak, hal ini dikarenakan Mesir memiliki perjanjian damai dengan Israel. Tumbangnya Mubarak dikhawatirkan bakal membuat Ikhwanul Muslimin atau kelompok Islam lain, mengabaikan perjanjian yang dulu ditandatangani oleh pendahulu Mubarak, Anwar Sadat.

Tak heran bila kemudian bocoran terbaru dari WikiLeaks bahkan mengungkapkan bahwa pemerintahan Obama sempat menutupi kritisisme publik terhadap Mubarak. 

Kabarnya, Kedubes AS untuk Mesir juga menasihati Menlu Hillary Clinton agar sama sekali tidak menyebut-nyebut bagaimana Mubarak memenjarakan dan menyiksa Ayman Nour, bekas kandidat presiden penantangnya di pemilu sebelumnya.

Maka tak heran, kendati ribuan pengunjuk rasa di Chicago telah meminta agar Presiden Barack Obama bersikap tegas untuk meminta Mubarak mundur, namun Obama  hanya minta agar Mubarak agar tidak mengambil langkah-langkah kekerasan terhadap masyarakat yang tidak bersenjata. 

Halaman Selanjutnya

Namun, ungkapan Obama itu seperti tidak memiliki impak apapun. "Para pengunjuk rasa yang melihat AS sebagai pendukung rezim otoriter, tak akan menganggap seruan Washington yang menyarankan penghindaran kekerasan. Sementara rezim otoriter yang telah berkuasa selama beberapa dekade itupun tidak akan serta-merta berubah hanya karena pernyataan dari Washington," kata Marina Ottaway pengamat dari CarnegieEndowment for International Peace.