Kontrak Baru Koalisi, Sebuah Solusi?

Presiden SBY
Presiden SBY
Sumber :
  • R Rekotomo

VIVAnews-Lama tak terdengar, akhirnya Demokrat melontarkan satu cara baru terkait dengan Sekretariat Gabungan Koalisi pendukung SBY-Boediono. 

Adalah Saan Mustofa, Sekretaris Fraksi Demokrat, menyatakan perlunya pembaruan kontrak politik koalisi. Katanya, ini ditujukan bukan untuk mengekang partai yang menjadi anggota. Pembaruan ini justru membuat para anggota koalisi menjadi lebih setara.

Saan menyatakan pembaruan itu hasil pembicaraan Ketua Koalisi dengan ketua-ketua partai, dan tak dimaksudkan sebagai alat untuk menekan. "Tapi sebuah treatment pada anggota koalisi agar ada kesetaraan, perlakuan yang sama," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis, 7 April 2011.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono membenarkan adanya draf kontrak baru itu. Tapi ia mengatakan isi perjanjian belum final. Saat ini, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terus merundingkannya. Menurutnya, partai-partai anggota koalisi pemerintahan SBY sepakat memperbaiki 11 poin kontrak mereka.

Namun, Agung mengaku tak tahu kapan draf kontrak selesai disusun. "Namanya juga penataan. Di sana-sini harus disesuaikan, ada yang dikurangi dan ada yang ditambah," katanya.

Terlepas draft itu belum final, lontaran ide kontrak baru itu tak pelak sebuah terobosan di tengah kebuntuan pasca kisruh hak angket pajak beberapa waktu lalu. Saat itu Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dianggap mbalelo. Sebagai partai pendukung pemerintah, kedua partai ini melawan arus. Mereka memilih mendukung hak angket mafia pajak sementara partai pendukung pemerintah lain memilih sebaliknya.  Akhirnya berujung dramatis. Meskipun tipis, partai pendukung pemerintah memenangkan pertarungan. Hak angket batal dibuat.

Setelah hak angket mafia pajak gagal digulirkan, giliran keberadaan Golkar dan PKS jadi pertanyaan. Mereka dianggap mengkhianati koalisi sehingga kedua partai ini harus keluar dari koalisi.