Kompromi Bersejarah Iran dan Barat Soal Nuklir

Menlu AS John Kerry dan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif
Menlu AS John Kerry dan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif
Sumber :
  • REUTERS/Denis Balibouse

VIVAnews - Rakyat Iran Minggu malam itu, 24 November 2013, diliputi euforia. Sebagian penduduk Ibu Kota Teheran rela begadang demi mendengar hasil perundingan Iran dan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman (P5+1). Hasilnya membahagiakan.

Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, masalah nuklir yang jadi momok hubungan negara-negara Barat dan Iran akhirnya mencapai titik terang. Melalui rangkaian perundingan selama 10 tahun, dengan dukungan China dan Rusia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan Keamanan PBB, ini adalah kesepakatan pertama AS, Inggris dan Prancis sebagai kelompok negara Barat dengan Iran.

Langkah pertama ini meliputi dibatasinya pengayaan uranium Iran. Balasannya, dihapuskannya sebagian sanksi atas Teheran. Menyegarkan perekonomian negara itu yang tengkurap. Buktinya, baru saja diumumkan, nilai riyal Iran terhadap dollar naik hingga lebih dari 3% di pembukaan pekan ini.

Para delegasi perundingan pimpinan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif disambut bak pahlawan. Ratusan warga Iran mengiringi kedatangan mereka di bandara Mehrabad, Teheran, seperti diulas The Guardian.

Berbicara bahasa Parsi, Zarif mengatakan bahwa akhirnya program nuklir mereka diakui. "Tidak ada pusat pengaya uranium yang akan ditutup. Fordow dan Natanz tetap akan beroperasi dan program air berat di Arak akan dilanjutkan seperti biasa dan tidak ada material (uranium yang dikayakan) yang akan dibawa ke luar negeri. Saksi akan dikurangi, tidak ada sanksi lagi yang akan diterapkan dan sumber keuangan Iran akan kembali," kata Zarif.

Walaupun belum final dan butuh tindak lanjut selama enam bulan ke depan, namun hasil perundingan ini melegakan. Pasalnya, selama bertahun-tahun, negosiasi selalu berakhir dengan ketidaksepakatan. Terutama karena keras kepalanya Mahmoud Ahmadinejad.

Barulah pada pemerintahan Hassan Rouhani hubungan dengan AS mulai melunak. Rouhani yang moderat membuka pintu kerja sama seluas-luasnya dengan Barat, termasuk tidak lagi lantang menyuarakan jargon anti-Yahudi dan zionis.

"Kekuatan dunia menyimpulkan bahwa sanksi dan tekanan akan sia-sia. Seperti yang disampaikan Iran sejak awal, tidak akan ada kesepakatan selain dengan saling menghormati dan menghargai negosiasi," ujar Rouhani, beberapa jam setelah kesepakatan tercapai.

Bahagia juga dirasakan Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Dia mengatakan, mereka tengah membuka jalur baru menuju dunia yang lebih aman. "Masa depan, kita bisa pastikan bahwa program nuklir Iran damai dan tidak digunakan membuat senjata nuklir," kata Obama.

Pengurangan Kadar Uranium

Dalam kesepakatan Minggu waktu Jenewa, Iran diperbolehkan mengaya uranium. Namun hanya pengayaan uranium berkadar 5% saja yang boleh dimiliki Iran. Jumlah ini sesuai dengan kebutuhan Iran, yang mengklaim nuklirnya untuk keperluan pembangkit energi.

Berarti, seluruh uranium Iran dengan kadar kemurnian di atas 20 persen akan dicairkan atau diturunkan kadarnya. Untuk membuat bom nuklir, diperlukan uranium yang dikayakan hingga kemurnian 90 persen.

Selain itu, Iran juga akan menghentikan pembangunan centrifuge untuk mengaya uranium dan fasilitasnya. Negara Syiah ini harus juga membekukan reaktor air berat mereka di fasilitas Arak untuk mengolah plutonium - bahan kedua pembuat bom nuklir.

Berdasarkan perjanjian, pemerintahan Rouhani harus memberikan akses setiap hari untuk pengawas dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Selain itu, P5+1 juga akan membentuk gugus tugas khusus untuk mengawasi komitmen Iran ini.

Jika selama enam bulan Iran memenuhi kesepakatan tersebut, berbagai sanksi akan dihapuskan. Salah satunya adalah larangan ekspor emas dan petrokimia, yang akan menyumbang pemasukan Iran hingga US$1,5 miliar. AS juga akan mencairkan aset warga dan pemerintah Teheran hingga US$8 miliar.
 
Gedung Putih seperti diberitakan CNN mengatakan, uang ini hanya sebagian kecil yang akan diperoleh Iran jika sanksi dihapuskan. "Mayoritas warga Iran memiliki valuta asing hingga sekitar US$100 miliar yang tidak bisa diakses atau diblokir karena sanksi," ujar Gedung putih.

Jika Iran tetap "manut" pada kehendak Barat. Bukan tidak mungkin sanksi akan dihapuskan sepenuhnya. Seperti yang disampaikan Menteri Luar Negeri Inggris William Hague.

"Sanksi sebagian besarnya masih diterapkan. Sampai ada kesepakatan komprehensif dan final yang memberikan dunia jaminan bahwa nuklir Iran benar-benar untuk tujuan damai," kata Hague, dikutip BBC.

Akibat sanksi yang diterapkan tujuh tahun lalu ini, ekonomi Iran terpuruk, menjadikannya negara pariah di komunitas internasional.

Mata uang turun 80 persen tahun lalu. Inflasi meroket, jumlah pengangguran meningkat hingga lebih dari 24 persen dan pemecatan marak.

Iran Jadi Ancaman?

Kendati banyak pihak menganggap pencapaian itu sebuah langkah bersejarah, namun tidak halnya dengan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam pencapaian yang menurutnya adalah "kesalahan sejarah" itu.

"Apa yang dihasilkan di Jenewa semalam bukanlah kesepakatan bersejarah, tapi kesalahan bersejarah. Itu tidak akan membuat dunia lebih baik. Seperti kesepakatan dengan Korea Utara tahun 2005, perjanjian kali ini akan membuat dunia semakin berbahaya," kata Netanyahu.

Komentar Israel ini setidaknya membuat Obama turun tangan menenangkan. Melalui sambungan telepon, Obama menyatakan komitmennya terhadap sekutu dekat mereka itu bahwa Iran tetap akan diawasi.

"Presiden menggarisbawahi bahwa AS akan tetap teguh memegang komitmennya terhadap Israel, yang punya alasan kuat untuk ragu terhadap niat Iran," ujar Earnest dalam pernyataannya.

Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh negara-negara Arab. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintahan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir atau Yordania.

Sejak lama, negara-negara ini menganggap pemerintahan Syiah Iran adalah ancaman nyata bagi kedamaian di Timur Tengah.

"Iran bukan hanya ancaman bagi Israel, tapi ancaman bagi seluruh dunia, terutama Timur tengah," kata ahli politik di Hebrew University, Avraham Diskin, kepada ABC News.

"Iran adalah negara Syiah yang memiliki paham menguasai wilayah, sementara sebagian daerah itu dikuasai oleh pemerintah Sunni yang relatif terbuka pada Barat. Rezim ini terancam, dan seperti Israel, mereka punya kepentingan kuat untuk memblokir potensi nuklir militer Iran," lanjut Diskin.

Diperbolehkannya Iran mengelola nuklir, walaupun untuk energi, juga berpotensi memicu produksi nuklir yang sama di negara Arab. Diskin mengatakan, bukan tidak mungkin di masa depan akan ada perlombaan senjata atom.

"Tetangga Arab Iran di Teluk, kemungkinan juga Mesir, tidak akan diam dan menunggu apakah Teheran akan memenuhi janji mereka. Negara-negara ini kemungkinan akan mulai membuat senjata nuklir mereka sendiri," jelas Diskin.

Hal ini juga telah dipaparkan oleh editor Al-Arabiya, Abdurrahman al-Rashed. Tandingan dari Saudi, ujarnya, sangat logis terjadi mengingat banyaknya insiden yang melibatkan pemerintah Teheran dan Riyadh.

"Secara teori, dari sudut pandang politik dan militer, Arab Saudi akan melindungi diri mereka dari program nuklir Iran, baik dengan membuat senjata nuklir atau melalui kesepakatan demi mempertahankan keseimbangan kekuatan di kawasan dan melindungi Arab Saudi serta negara-negara Teluk," ujar al-Rashed.

Kepala Dewan Syuro Arab Saudi, Abdullah al-Askar, kepada Daily Star Lebanon mengaku kekhawatiran Kerajaan atas perkembangan ini. Menurutnya, jika semakin karib dengan kekuatan Besar di Barat, Iran bisa bergerak lebih bebas di kawasan.

"Masyarakat di kawasan tahu betul apa ambisi dan kebijakan Iran. Dan mereka tahu bahwa Iran akan mencampuri politik banyak negara di wilayah ini," kata Askar.

Memang sejak 2009 lalu, isu kepemilikan nuklir oleh Saudi santer diberitakan. Berbagai sumber mengatakan, Saudi membeli nuklir dari Pakistan untuk menghadapi kekuatan Iran. Walaupun mereka membantahnya.

Saat itu Raja Abdullah menegaskan hal ini pada utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Dennis Ross.

"Jika Iran melampaui batas, maka kami akan membuat senjata nuklir," kata Raja Abdullah kala itu. (ren)