- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak sudah memasuki masa pendaftaran pasangan calon. Pasangan calon yang diusung partai politik maupun melalui jalur nonparpol alias independen telah mendeklarasikan diri, bahkan mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum di provinsi dan kota/kabupaten masing-masing.
Meski sudah dibuka pendaftarannya, aura "pesta demokrasi" belum terasa. Bahkan, ada daerah yang baru satu pasangan calon mendaftar. Contohnya, Kota Surabaya. Pilkada di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu terancam hanya diikuti satu pasangan calon.
Sampai hari kedua pendaftaran, Senin 27 Juli 2015, baru pasangan incumbent —Tri Rismaharini sebagai calon wali kota dan Wisnu Sakti Buana mendampingi menjadi calon wakil wali kota— yang mendaftarkan ke KPU. Belum ada gelagat pasangan calon lain akan mendeklarasikan diri.
Polemik soal ini memang sudah menggelinding sejak pertengahan bulan lalu, sebelum Risma dan Wisnu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sempat terlontar usulan agar dikaji kemungkinan aklamasi dalam pemilihan kepala daerah.
Usulan itu disampaikan Ketua DPC PDIP Surabaya yang juga pasangan Risma, Wisnu. Menurutnya, bila gagasan ini terwujud, bisa menghemat dana pilkada sebesar Rp71 miliar. Selain itu, tidak adanya calon dari jalur independen yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), memungkinkan hanya ada satu pasang kandidat.
"Sudah tidak saatnya memunculkan calon bayangan. Itu sama saja menghadirkan ludruk (drama komedi tradisional Jawa Timur) di tengah rakyat. Kalau tidak ada calon lagi, ya, kita musyawarah mufakat," ujarnya.
Namun demikian, wacana yang digulirkan Wisnu itu belum sepenuhnya bisa diterima partai politik di Surabaya. Semisal PAN, Gerindra, PKB, PKS, Golkar, Demokrat, Hanura, dan Nasdem.
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Soepriyatno, menilai, wacana yang digulirkan Wisnu masih terlalu dini. Lagi pula, wacana tersebut jelas menyalahi peraturan perundang-undangan, di mana pilkada mensyaratkan adanya paling sedikit dua pasangan calon.
"Pokoknya sampai dua pasang, bisa dari independen atau partai. Pokoknya tetap ada dua pasang. Aklamasi itu nggak bisa," ujar Soepriyono.
Pesta Diundur?
Wacana aklamasi untuk pasangan calon yang tidak mendapatkan lawan di pilkada serentak sepertinya bertepuk sebelah tangan. Kini, wacana yang mengemuka adalah penundaan pilkada di kota tersebut. Wacana itu misalnya dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin petang, 27 Juli 2015.
Menurutnya, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), kalau calon kepala daerah hanya satu pasang dan hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada lawan, maka pilkada serentak 2015 pada daerah itu diundur hingga 2017. Menurut Kalla, kalau pilkada dilaksanakan walau hanya calon tunggal, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan.
"Efek negatifnya kalau anda punya kemampuan, teman atau faktor x dan menguasai semua parpol, cuma delapan ajah dikuasai, sudah selesai. Itukan juga berbahaya untuk demokrasi kita. Itu bahayanya disitu letaknya. Kalau gitu dibiayai calon tunggal, besok ya sudah you atur aja," kata Kalla.
Menurut Kalla, kalau calon tunggal dilanggengkan agar pilkada tetap dilaksanakan, maka seterusnya akan ada upaya agar calon tunggal. Menurutnya, penundaan menjadi pilihan terbaik agar demokrasi tetap jalan.
"Demokrasi langsung tidak jalan. Uang yang jalan atau apapun yang jalan, faktor x yang jalan. Penguasaan yang jalan. Terjadilah pola kekuasaan," kata dia.
Lebih dari itu, Kalla menengarai bakal ada bahaya bila calon tunggal tetap diloloskan oleh KPU. Sebab itu bisa menjadi preseden partai politik bisa dibeli agar calon yang diusung hanya satu.
"Kalau begitu diizinkan lama-lama presiden (pilpres) bisa juga. Aklamasi. Akhirnya demokrasi tidak jalan," kata Kalla.
Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, disebutkan bahwa jika hanya ada satu pasangan calon, maka waktu pendaftaran calon akan diundur selama tiga hari. Jika setelah waktu tambahan tidak juga ada pasangan calon lain, maka pelaksanaan pilkada di daerah tersebut akan ditunda pada periode berikutnya.
DPR Menagih
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum cepat mengantisipasi potensi jika hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak.
"Perbaikan-perbaikan harus sesegara mungkin ditangani pemerintah khususnya Kemendagri, terutama teknisnya bagaimana dengan adanya satu pasangan calon," kata Taufik di gedung DPR RI, Jakarta, Senin 27 Juli 2015.
Mendagri dan para stake holder pelaksana Pilkada serentak harus menyiapkan langkah antisipasi terkait calon tunggal dalam pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Alternatif ini penting agar masalah calon tunggal tidak menjadi sandungan dalam pilkada serentak.
"Apakah perlu Perppu atau seperti apa? Ini segera saja pihak Kemendagri berkordinasi dengan stake holder penyelanggara pilkada serentak," kata politisi PAN itu.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga menilai polemik calon tunggal kepala daerah bisa berdampak buruk terhadap masyarakat.
"Calon tunggal aturannya akan diperpanjang atau diikutkan pada Pilkada berikutnya. Saya kira ini aturannya dari PKPU. Jangan sampai masyarakat dirugikan. Secara pribadi kalau saya, kalau memang calon tunggal ya itu saja yang dipilih," kata politisi partai Gerindra ini.
Hasto Bantah Sering Komunikasi dengan Risma
PDIP sampai saat ini belum memutuskan calon gubernur DKI.
