Menangkal Penjajahan Siber Indonesia

Bantahan pemerintah

Terkait hal ini, Menkopolhukam Luhut B Panjaitan membantah dengan tegas rencana pemerintah akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pembentukan BCN dan membuat sistem keamanan siber. Luhut justru mengatakan sistem keamanan siber bertujuan untuk memperkuat kedaulatan bangsa.

“Sistem cyber yang akan dibentuk bukan malah untuk memata-matai warga negara sendiri,” kata Luhut dikutip dari situs Kepala Staf Presiden, ksp.go.id. Luhut pun saat ini tercatat masih menjabat kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Baca Juga

Ketua Komisi I DPR: Tak Perlu Ada Badan Cyber Nasional

Luhut mengakui, untuk membentuk sistem dan BCN tersebut memang tidak bisa hanya Kemenpolhukam. Kementeriannya perlu menggandeng berbagai lembaga informasi pemerintah, semisal, Lembaga Sandi Negara, deputi siber di berbagai kementerian lembaga, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika maupun pakar IT.

Tekad itu sekaligus menampik isu yang beredar bahwa Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk membuat sistem keamanan siber. Masyarakat sudah telanjur diresahkan dengan kabar Kantor Staf Presiden akan menggandeng CIA, dalam mengawasi arus komunikasi warga lewat sistem Big Data.

Sistem itu dirumorkan bakal mampu menyedot pembicaraan pribadi di aplikasi WhatsApp, BlackBerrry Messenger, dan program jejaring sosial lain.

“Justru, pembangunan cyber security nasional ini dimaksudkan untuk menangkis serangan, khususnya dari luar yang bisa memperlemah bangsa,” kata Luhut.

Masyarakat, kata Luhut, tak perlu khawatir jika melalui sistem big data, akan dipakai untuk memantau percakapan masyarakat dalam aplikasi sosial. Sebab, big data merupakan istilah umum untuk himpunan data dalam jumlah besar, rumit, dan tak terstruktur. Untuk itu, sulit ditangani kalau hanya menggunakan manajemen basis data.

“Jadi, tidak nyambung dengan isu sedot data,” kata Luhut.

Bantahan yang sama juga diungkapkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Menurut dia, memang banyak yang dilibatkan untuk membentuk sistem siber ini.

"Bukan cuma pemerintah, tapi multistakeholder lokal, termasuk di dalamnya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). Tidak ada kerja sama dengan CIA," kata dia usai acara Cyber Security Summit (ICSS) 2015 dan Indonesia Chief Information (id.CIO) Forum, Senin 24 Agustus 2015 di Jakarta.

Halaman Selanjutnya

Jangan ada cek kosongMeski ditegaskan tak akan melibatkan asing dalam pembentukan BCN dan sistem keamanan siber Indonesia, tak lantas menjamin absennya penyadapan asing. Pengamat dari Indotelko Forum, Doni Darwin, mengatakan, jika campur tangan itu bisa saja ditiadakan. Namun, tetap tidak bisa mencegah kemungkinan adanya penyadapan pihak asing terhadap data siber di Indonesia."Permasalahan penggunaan teknologi asing seharusnya bisa ditolak oleh pemerintah. Tapi, ya, kemungkinan disadap pasti ada lah," kata Doni kepada VIVA.co.id, Selasa, 25 Agustus 2015. Lebih lanjut, Doni meminta masyarakat lebih kritis melihat sejauh mana BCN bisa menjamin keamanan dan perlindungan data warga Indonesia. Ia mengatakan, masyarakat juga perlu fokus untuk melihat apakah nantinya BCN akan mewujud seperti NSA dan dipakai untuk menyadap warga Indonesia. "Ini yang harus dikritisi," kata dia. Dia meyakini jika permasalahan di arsitektur teknologi informasi terletak tidak hanya pada teknologi, namun pada sumber daya manusia. Disebutkannya, SDM atau operator IT sangat berbahaya bagi keamanan siber.Dia mencontohkan ulah pembocor dokumen rahasia pemerintah AS, Edward Snowden. Pria yang kini berlindung di Rusia itu telah membuat AS meradang, karena membocorkan rahasia NSA kepada publik."Jadi, masalahnya, harus diatur wewenang Badan Cyber Nasional. Jangan dikasih cek kosong. Lindungi juga keamanan data pribadi warga lewat pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi, minimal dalam bentuk peraturan menteri," kata dia.Peraturan perlindungan data pribadi itu, kata dia, bisa menjadi payung hukum bagi warga agar tidak menjadi bulan-bulanan Badan Cyber Nasional yang nantinya bisa melakukan penyadapan dengan seenaknya.

Baca Juga

Roadmap Keamanan Siber Dikebut Sampai Oktober