Fahri Hamzah Melawan PKS
"Semua kita jalankan sesuai prosedur yang ada. Dan menurut ketentuan yang berlaku hingga tujuh kali 24 jam untuk mengajukan surat ke pimpinan DPR, mengajukan pergantian antar waktu (PAW). Kami akan secepatnya mengirimkan kepada pimpinan," ujarnya.
Siapa yang akan diajukan mengganti posisi Fahri Hamzah? "Kalau pengganti sebagai anggota DPR kami serahkan sepenuhnya kepada KPU, karena hitungan kami belum tentu sama dengan KPU. Jadi nanti DPR akan meminta nama calon pengganti itu kepada KPU," kata Dedy.
Ketua Bidang Humas DPP PKS Dedy Supriadi juga mengatakan hal yang senada. DPP PKS akan mengajukan surat pengajuan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Fahri kepada pimpinan DPR dalam waktu dekat setelah masa reses berakhir.
"Semua kita jalankan sesuai prosedur yang ada. Dan menurut ketentuan yang berlaku hingga tujuh kali 24 jam untuk mengajukan surat ke pimpinan DPR, mengajukan pergantian antar waktu (PAW). Kami akan secepatnya mengirimkan kepada pimpinan," ucap Dedy di kantor DPP PKS.
Dia manambahkan, pemecatan Fahri dengan surat keputusan bernomor 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tersebut sudah dikeluarkan tertanggal 1 April 2016 lalu. DPP PKS juga sudah mengirimkan surat tersebut kepada Fahri pada 3 April 2016 dengan diterima langsung oleh Fahri sekitar pukul 19.43 WIB.
Terkait PAW Fahri, DPP PKS akan menyerahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menentukan nama calon pengganti Fahri sebagai anggota DPR RI.
"Kalau pengganti sebagai anggota DPR kami serahkan sepenuhnya kepada KPU, karena hitungan kami belum tentu sama dengan KPU. Jadi nanti DPR akan meminta nama calon pengganti itu kepada KPU," kata Dedy.
Nasib Fahri
Bagaimana status Fahri Hamzah saat ini? Ketua DPR RI Ade Komarudin memastikan Fahri Hamzah masih menjabat wakil ketua DPR RI. Menurut dia, pimpinan DPR belum menerima surat resmi pemberhentian dari PKS.
Â
"Ya, iya dong, buat saya sampai hari ini Fahri masih wakil ketua DPR dari PKS. Kami tidak pernah atau belum terima surat apa pun," kata Ade.
Â
Meski ada surat pemberhentian dari PKS, bukan berarti dengan mudah melengserkan Fahri sebagai anggota DPR dan posisinya sebagai wakil ketua DPR RI. Ada mekanisme panjang yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam UU MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD) dan tata tertib DPR.
Â
Selain itu, persoalan ini sudah masuk jalur hukum sehingga DPR akan menunggu hasil tersebut sampak inkracht atau memiliki kekuatan hukum mengikat dan tetap. Politisi Partai Golkar ini tidak mau sembarangan menerima surat pemecatan Fahri dari PKS. Menurut Ade, terlalu berisiko bila asal menyetujui tanpa menunggu hasil pengadilan.
Â
"Kalau ke pengadilan susah kita. Masa kita main proses aja. Fahri menang (di pengadilan) mati kita," katanya.