Full Day School, Bumerang Menteri Pendidikan Baru
- VIVA/Lucky Aditya
"Saya tidak bisa membayangkan, alangkah repotnya guru-guru tersebut. Berangkat pagi, pulang pukul 18.00 sore. Sampai di rumah sudah sangat capek. Belum lagi memeriksa tugas anak-anak dan menyiapkan rencana pembelajaran hari berikutnya," ujar Reni, Selasa, 9 Agustus 2016.
Belum lagi ketersediaan fasilitas di sekolah. Kebanyakan sekolah di Tanah Air, menurut Reni, belum bisa mendukung kebijakan sekolah sepanjang hari. Terutama sekolah-sekolah di pelosok.
Padahal, kata Reni, fasilitas olahraga, fasilitas tempat mengaji dan fasilitas penunjang lainnya diperlukan untuk program full day school.
"Bahkan di dapil (daerah pemilihan) saya masih ada SDN lantainya masih dari tanah. Hal-hal teknis seperti ini terkait dengan ketersediaan fasilitas untuk program full day akan menjadi persoalan serius," kata Reni.
[Baca: Full Day School, Anggota DPR: Masih Ada SD Lantainya Tanah]
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, juga angkat bicara soal gagasan Mendikbud. Menurut Risma, untuk merealisasikan ide Sang Menteri itu, harus dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya dari aspek sumber daya.
Misalnya untuk Sekolah Dasar. Kalau full day school diberlakukan, harus dipikirkan lagi bagaimana ketersediaan tenaga pengajarnya.
"Soalnya, kalau di SD itu kan gurunya ya satu kelas satu. Kan kasihan kalau seharian yang ngajar satu guru itu saja," kata Risma di Surabaya, Selasa, 9 Agustus 2016.
Tak hanya itu. Masalah lain yang tak kalah penting adalah kemampuan finansial orangtua siswa. Menurut Wali Kota yang digadang-gadang bakal bertarung di Pemilihan Gubernur DKI 2017 itu, jika gagasan Sang Menteri diterapkan, maka pengeluaran orangtua akan bertambah.
Sebab, tidak semua orangtua siswa memiliki kemampuan finansial yang mendukung. Sementara, kegiatan siswa di sekolah jika gagasan ini diberlakukan, bakal memakan banyak biaya.
Oleh karena itu, Risma meminta masalah ini dikembalikan lagi ke orangtua siswa. Ditanyakan, apakah mereka keberatan atau tidak. Bukan sepihak. Sehingga, program pemerintah yang tujuannya baik, dapat benar-benar diterima oleh orangtua siswa.
"Karena ini menyangkut banyak hal, mulai dari orangtua, guru, ruang dan sebagainya," kata Risma.
Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama secara tegas menolak menerapkan gagasan Mendikbud jika nanti jadi diberlakukan.
Meski mengerti jalan pikiran Sang Menteri, namun Ahok, begitu Basuki biasa disapa, menilai full day school tidak bisa diberlakukan di seluruh sekolah-sekolah di Jakarta.
"Kesulitannya, ada sekolah-sekolah yang satu sekolah dipakai dua, misalnya," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, 9 Agustus 2016.
Bukan cuma itu, kata Ahok, penerapan full day school juga bakal terbentur banyak hal seperti, psikologi anak agar tidak bosan berada di sekolah selama seharian, tenaga pengajar, hingga biaya.
"Bukan cuma sekolahnya yang kita urusin, tapi dia (murid), punya perilaku. Termasuk rohani, termasuk makanan, kita supply (sediakan). Gurunya juga mesti kreatif banget," ujar Ahok.
[Baca: Full Day School Bisa Berjalan Bila Fasilitas Memadai]
Cocok untuk negara maju
Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, menilai gagasan Mendikbud ini perlu dikaji secara mendalam. Soekarwo mengatakan, masyarakat membutuhkan proses untuk menerima sebuah kebijakan. Menurut Soekarwo, kebijakan seperti itu cocok untuk negara maju.
"Misalnya di Australia, itu sudah diterapkan, karena cucu saya sekolah di sana," kata Soekarwo di kantor DPRD Jatim, Selasa, 9 Agustus 2016.
Sistem semacam itu di sejumlah negara maju, kata Soekarwo, sangat membantu orangtua siswa. Sebab, kebanyakan orangtua siswa di sana mempunyai aktivitas di luar rumah.
"Sehingga orangtua menitipkan anaknya di sekolah sampai malam," ujar Soekarwo.
Namun, di sisi lain, menurutnya, kebijakan seperti ini akan mengurangi waktu interaksi orangtua dengan anak. Sebab, waktu sang anak akan lebih banyak di sekolah. Begitu di rumah, mereka sudah lelah, sehingga pertemuan dengan orangtua tidak maksimal.
"Misal kalau diterapkan full day school, lalu saya kapan bertemu dengan cucu saya," kata Soekarwo.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Zulkifli Hasan, mengatakan kebijakan seperti ini sudah diterapkan di sekolah-sekolah internasional. Anaknya pun sekolah dari pagi hingga pukul 17.00 WIB.
Namun, untuk menerapkan kebijakan ke semua sekolah, kata Zulkifli, tentu harus melakukan sosialisasi secara bertahap. Setiap daerah di Indonesia tidak bisa disamaratakan.
"Indonesia luas. Jangan disamaratakan. Kalau semua tes sama masuk perguruan tinggi, kalah semua daerah dengan pulau Jawa. Perlu disesuaikan," kata Zulkifli.
Oleh karena itu, Pemerintah sebaiknya melakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi sebelum menerapkan kebijakan ini.
Rusak kepekaan
Mantan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Sardono W Kusumo, menilai sekolah dengan sistem full day dinilai merusak kepekaan sosial anak.
Sardono menilai, seharusnya sistem pendidikan di Indonesia harus bisa meleburkan pendidikan formal dan informal. Melalui sistem full day ini, anak justru dipisahkan dari kehidupan sosial dan kemudian diwadahi ke dalam sebuah ruang yang lebih menonjolkan pendidikan formal.
"Partisipasi publik untuk mendidik anak tidak punya kepekaan. Orangtua akan lebih dengan mudah menyerahkan pendidikannya pada sekolah. Bisa jadi nanti orangtua berpandangan wis rasah ngurus anak, soalnya sudah diurus oleh sekolah," ujar Seniman yang sudah malang melintang dalam panggung seni di mancanegara ini, Selasa, 9 Agustus 2016.
Menurut Sardono, seharusnya masyarakat diberi ruang untuk mendidik anak. Sistem seperti ini memang memudahkan orangtua, tetapi justru merusak seluruh sistem pembentukan nilai.
"Ada sebuah suasana kontemporer yang membuat kita ketakutan. Tetapi jangan sampai ketakutan itu mengalahkan kepekaan kita membaca rajutan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat," ucap Sardono.
KPAI Beberkan Alasan Bahayanya Anak Terlalu Lama di Sekolah
Sarana dan prasarana sekolah kebanyakan tak menyehatkan.
