Ketika Ormas Kian 'Beringas'
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
Konon, langkah ini juga berkaitan dengan banyaknya tindakan ormas atau yang mengatasnamakan Ormas, namun kemudian justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Sementara di sisi lain, pemerintah justru dibuat tidak berdaya  menindak ormas-ormas tersebut. "Ini kan tidak fair," kata Tjahjo.
Harus diakui, di Indonesia memang kerap terjadi kerusuhan yang ditengarai oleh ormas. Kelompok massa yang tumbuh subur di tingkat masyarakat ini, sering melakukan tindakan arogan.
Tahun 2015 misalnya, dua ormas di Bali terlibat bentrokan di dalam Lapas Kerobokan Denpasar. Dua narapidana dan dua warga sipil dilaporkan menjadi korban tewas.
Kejadian yang berbuntut pada pencopotan Kepala Lapas Kerobokan Sunarto itu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, bentrok itu menguak adanya praktik penyimpanan senjata tajam di dalam lapas.
Kejadian berikutnya pada Januari tahun 2016, di Medan Sumatera Utara. Dua ormas, Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya, terlibat bentrok berdarah. Seorang disebutkan tewas dan lebih dari empat lainnya mengalami luka serius.
Tentu, ini bukan hal terakhir. Cukup banyak ormas berulah yang ada di Indonesia. Mulai dari pembubaran acara keagamaan, aktivitas mahasiswa sampai dengan pengusiran kelompok minoritas tertentu.
Namun memang, beberapa memang mencuat ke permukaan lantaran memakan korban, sementara sisanya cenderung tenggelam dan menjadi gunjingan masyarakat di tingkatan bawah.
Yang jelas, mayoritas memang menimbulkan keresahan dan menggesek toleransi menjadi semakin menipis. Sehingga membuat riak-riak di berbagai wilayah. "(Ormas) Banyak membuat permasalahan di negeri ini," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto usai bertemu DPR, Selasa, 29 November 2016.
Lemah Menindak
Presiden Joko Widodo, secara prinsip juga 'gerah' dengan ulah berbagai ormas di Indonesia yang kerap menimbulkan ulah dan keresahan.
Karena itu, seiring dengan rencana pemerintah merevisi kembali UU Ormas, Jokowi mengingatkan agar tidak ada keraguan bagi penegak hukum untuk menindak ormas-ormas nakal.
"Jangan ada keraguan di lapangan menindak segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum, sweeping-sweeping, kemudian kegiatan ormas tertentu di lapangan harus disikapi dengan tegas," kata Jokowi seperti disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rikwanto.
