Bom Waktu 'Tentara' Siber

ID-SIRTII mencatat sepanjang tahun lalu, ada 135,6 juta serangan siber ke jaringan Indonesia. Angka tersebut naik dari tahun lalu yang mencapai 28 juta serangan siber, dan ada 48,8 juta serangan terjadi pada 2014. 

Baca Juga

IMF: Serangan Siber Tidak Hanya Incar Bank, Jaringan Telekomunikasi Bisa Mati Total

Pengamat keamanan siber Rudi Lukmanto mengatakan, data tersebut bisa dibilang data yang kasar. Sebab itu, merupakan serangan yang terdeteksi dan tercatat, di luar itu, Rudi meyakini masih banyak serangan siber yang tak terdeteksi sistem ID SIRTII. 

"Itu yang termonitor, dan yang tidak termonitor dan yang berupa infeksi malware ke komputer-komputer Indonesia serta akses dari tiap komputer yang terinfeksi jumlahnya bisa jauh lebih besar, bisa miliaran," ujar Rudi kepada VIVA.co.id, Rabu 1 Februari 2017. 

Baca Juga

Bukan cuma Uang yang Hilang, Hal Fatal Ini bisa Hancur dalam Sekejap akibat Serangan Siber

Kondisi tersebut bisa menjadi gambaran berapa rentannya Indonesia dihajar serangan siber dari luar maupun dalam. 

Statistik tersebut menunjukkan wajah bopeng keamanan siber Indonesia itu. Untuk itu, Rudi berpandangan, memang Indonesia perlu banyak orang yang paham dan ahli dalam dunia siber, khususnya masalah keamanan siber. 

Baca Juga

18 Juta Serangan Siber Hantam Asia Tenggara, Indonesia Masuk 3 Besar

Untuk itu, dia menyambut baik program Born to Control, yang bisa mengisi ruang kekurangan ahli keamanan siber di Indonesia, sekaligus bisa meningkatkan personel keamanan siber. 

"Jadi, kalau ada program yang bisa bersinergi satu sama lain dalam mengisi kekosongan (jumlah ahli keamanan siber), maka bagus sekali," ujar dia. 

Melihat kondisi tersebut, Rudi mengatakan, keamanan siber Indonesia tergolong sangat lemah. Menurutnya, selain kekurangan ahli, Indonesia makin lemah dengan kurangnya dukungan kelembagaan yang fokus dengan keamanan siber. Sementara di luar sudah mengintai ancaman siber yang terus menerus makin besar. 

Lemahnya pertahanan keamanan siber Indonesia menjadi sorotan pakar telamatika Abimanyu Wahjoewidajat. Dia berpandangan, peluncuran program Born to Control, makin menunjukkan pemerintah sangat butuh tenaga ahli keamanan siber, sampai harus menggalang dari masyarakat.

"Ini jelas menunjukkan bahwa personel pemerintah yang ada sekarang, baik di dunia pertahanan, keamanan, maupun Kominfo, atau kementerian lain, ternyata tidak mumpuni mampu menghadapi permasalahan cyber," ujar Abimanyu kepada VIVA.co.id, Selasa 31 Januari 2017. 

Meski tujuannya baik, Abimanyu mengingatkan, penggalangan ‘tentara’ siber dari masyarakat ini bisa memunculkan persoalan baru, yaitu problem moral, kepentingan, hingga aturan.

Halaman Selanjutnya

Abimanyu menuturkan, tenaga keamanan siber yang direkrut ini tentu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Sistem kerja ‘tentara’ siber itu berbeda dengan pola kerja PNS yang mempunyai aturan acuan. Sebagai catatan, yaitu perang siber bisa datang tanpa diduga dan tanpa aturan baku.