Riuh Suara Sertifikasi Ulama
- VIVA.co.id/Dwi Royantp
Bukan hanya itu alasannya. Dia juga mempertanyakan kelayakan lembaga, instansi ataupun ormas yang dapat memberikan sertifikasi terhadap ulama.
Penolakan wacana itu pun mencuat dari pengurus Pusat Persatuan Islam menyatakan. Wakil Ketua Umum PP Persis Jeje Jaenudin mengemukakan, kualitas dan integritas seorang ulama terbentuk tidak sepenuhnya melalui aspek formal. Sebab, dai di Indonesia lahir dan diproduk dari lingkungan religius itu sendiri.
Kualitas ulama atau dai terbentuk dari dua hal, yaitu terpadunya kualitas aplikasi pemahaman agama dan tumbuhnya kepercayaan masyarakat karena keteladanannya.
"Dengan keahlian yang dimilikinya, kemampuan, kepercayaan umat, itu perpaduan integritas pribadi. Jadilah seorang figur dai, figur ulama. Maka tidak mudah (mensertifikasi)," ujar Jeje.
Isu Lawas
Isu sertifikasi ulama sebenarnya bukan baru muncul saat ini. Pada 2012, isu ini sempat ramai dibicarakan publik.
Soal sertifikasi ulama menarik perhatian ketika seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjawab pertanyaan tentang perbandingan Indonesia dengan negara lain dalam menanggulangi terorisme.
Saat itu, dalam sebuah diskusi, pejabat tersebut menjelaskan di negara lain melakukan sertifikasi ustaz sebagai upaya deradikalisasi. Usai itu, muncul sejumlah berita BNPT mengusulkan program sertifikasi ulama dan pesantren.
Selanjutnya, berbagai pendapat soal tersebut mencuat. Ketika itu, anggota DPR Mahfudz Siddiq, misalnya, menolak mentah-mentah wacana itu. Menurutnya, ide sertifikasi pesantren justru akan menyulut sentimen negatif dari berbagai pondok pesantren terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
Isu itu lantas dibantah Ansyaad Mbai selaku kepala BNPT saat itu. Dia menampik lembaganya mengusulkan program sertifikasi ulama dan pesantren. “Itu keliru ditafsirkan,” kata Ansyaad di Kantor Wapres RI, Jakarta, Senin, 10 September 2012.