Membuka Akses Indonesia Timur
- Sekretarian Negara
VIVA.co.id – Pemerintah berniat baik untuk menyediakan akses internet dan telekomunikasi di wilayah 3T, atau Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Selama ini, dari enam operator telekomunikasi di Indonesia, hanya perusahaan telekomunikasi pelat merah yang berani masuk ke wilayah-wilayah 3T tersebut.
Tidak heran, jika kemudian harga layanan menjadi meningkat, cakupan tidak merata, dan kecepatan aksesnya jauh tertinggal dibanding kota besar.
"Saudara kita di Papua dan Malukum rata-rata aksesnya itu 300 Kbps (kilobyte per second), itu seperduapuluhtiga dari kita yang di Jakarta. Biaya akses mereka juga lebih mahal, bahkan setelah tarif turun," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.
Kekhawatiran ini juga sejalan dengan data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) yang menyebut, penetrasi internet di Indonesia tidak merata secara geografis. Sekitar 36,9 persen berada di wilayah barat, atau pulau Jawa, dan 83,4 persennya berdomisili di wilayah urban. Padahal, pengguna internet di Indonesia mencapai angka 132,7 juta pada 2016 lalu. Sungguh miris!
Titik terang mulai terlihat saat pemerintah, melalui PP no.96 tahun 2014 menggelar Rencana Pita Lebar Indonesia. Dalam PP itu ditargetkan, pada 2014-2019, sekitar enam persen penetrasi broadband di pedesaan.
Harga layanan broadband pun dapat mencapai lima persen dari total pendapatan per kapita. Broadband di sini didefinisikan sebagai akses percepatan internet dengan jaminan konektivitas yang selalu tersambung. Hal itu berkaitan dengan kecepatan minimal 2 Â megabits per second (mbps) untuk fix broadband, dan 1 mbps untuk mobile broadband.
Setelah pemenang tender Palapa Ring Paket Timur ditemukan dan kesepakatan ditandatangani, pembangunan proyek itu pun akan efektif dilakukan usai bulan puasa. PT Palapa Timur Telematika, bentukan konsorsium Moratelindo, IBS, dan Smart Telecom, berkewajiban melaksanakan proses konstruksi selama jangka waktu 18 bulan dan membuka akses telekomunikasi di wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku.
Berikutnya, jangan bernasib seperti PLIK/MPLIK>>>
Jangan bernasib seperti PLIK/MPLIK
Yang menjadi keresahan kemudian adalah nasib Palapa Ring yang diprediksi akan sama dengan Pusat Layanan Internet Kecamatan/Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK/MPLIK). Proyek itu dihentikan tahun lalu, dengan menyisakan ratusan mobil terparkir tak berguna, 61 di antaranya ada di Kalimantan, berikut dengan tunggakan yang harus dibayar pemerintah kepada mitra.
