Mencegah Massa Geruduk Pilkada Jakarta

Ilustrasi Logistik Pilkada DKI Jakarta
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

Boy tak menegaskan apakah maklumat itu dikeluarkan terkait dengan kegiatan Tamasya Al Maidah. Pada prinsipnya maklumat ditujukan untuk  pengerahan massa yang dapat mengganggu proses pemungutan suara. "Itu prinsipnya secara umum dengan konteks pengerahan masyarakat  itu. Jadi yang sifatnya pengerahan masyarakat, mobilisasi. Jadi silakan diterjemahkan sendiri,” ujarnya, Senin, 17 April 2017. 

img_title SBY Sindir Kejanggalan Pilkada DKI 2017

Saat ini, beredar di media sosial gambar bertajuk Tamasya Al Maidah, Jakarta, 19 April 2017. Dalam gambar tersebut tertulis kutipan pernyataan yang mengatasnamakan Kafilah Ciamis KH Nonop Hanafi . Disebutkan, mereka telah datang di Bela Islam 212 dan akan datang lagi 19 April 2017 dengan jumlah yang lebih besar. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Mabes Polri meminta masyarakat tidak perlu melakukan kegiatan itu. Sebab, setiap TPS sudah ada penyelenggara, mulai dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), linmas dan juga aparat keamanan gabungan TNI dan Polri. "Sekali lagi, kegiatan-kegiatan itu tidak perlu dilakukan karena akan membuat masyarakat khawatir," ujar Boy.

img_title Wakapolri Bentuk Tim Kontingensi Keamanan Pilkada Sulsel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pun menegaskan soal larangan pengerahan  massa untuk datang ke TPS saat hari pemilihan itu. Pengerahan massa ke TPS disebut sebagai bentuk intimidasi yang masuk kegiatan politik.

Permintaan larangan ini juga sudah disampaikan kepada para kapolda yang wilayahnya dekat dengan Jakarta. Setiap Polda dapat melakukan diskresi jika mobilisasi massa ditemukan terjadi di daerahnya. "Kami perintahkan Kapolda-Kapolda gunakan diskresi dan amankan. Tetapi periksa dulu mereka mau ke mana," ujar Tito.

img_title Pilpres 2019 Diharapkan Tak Seperti Pilkada DKI, Marak Hoax

Larangan itu tak dipedulikan panitia aksi. Ketua Panitia Aksi Tamasya Al Maidah, Ansufri ID Sambo, mengatakan, larangan mobilisasi massa yang diterbitkan panitia penyelenggara pemilu serta Polda Metro Jaya dinilai sebagai aksi paranoid. "Enggak ada yang bisa ngelarang umat, undang-undang mana yang melarang. Kalau kami dinilai mau bikin rusuh pernah enggak seperti aksi sebelumnya," ujar Ansufri saat dihubungi VIVA.co.id, Senin, 17 April 2017.

Kegiatan itu akan tetap dilakukan. Sekitar 100 ribu orang akan mengikuti Gerakan Tamasya Al-Maidah. Mereka datang dari berbagai daerah di Tanah Air, di antaranya Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat dan Madura. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut