Menata Aturan Bisnis Umrah Murah

Dari Kementerian Agama, Mastuki menekankan penetapan harga minimal umrah memang sudah harus dilakukan. Ideal harga termurah untuk berangkat umrah di kisaran US$13 ribu-US$15 ribu. "Kejadian First Travel akan ada Peraturan Menteri untuk menetapkan biaya minimal umrah," tuturnya.

Baca Juga

Kemenhaj Periksa 7 Pelimpahan Nomor Porsi Haji, 6 Diindikasikan Bermasalah

Ilustrasi pelaksanaan ibadah umrah

Baca Juga

Houthi Diklaim Serang Mekkah, Kemenhaj Keluarkan Imbauan Perjalanan Umrah

Selanjutnya, cermat pilih jasa travel

Cermati pilih jasa travel

Baca Juga

Houthi Diklaim Serang Mekkah, Akankah Berdampak pada Ibadah Umrah?

Memilih travel umrah yang kredibel sebenarnya tak sulit. Namun, karena persaingan bisnis, biasanya travel umrah yang sudah kelihatan prestasinya, ikut-ikutan dengan menawarkan promo murah.

Berbeda dengan ibadah haji, umrah belum diatur secara khusus. Imbauan dari Kemenag agar masyarakat bisa mengecek sumber yang valid, untuk mengetahui latar belakang perusahaan travel.

"Untuk melihat travel biro perjalanan yang kredibel, ada izinnya bisa dicek secara online di website milik Kementerian Agama, yaitu www.haji.kemenag.go.id," ujar Mastuki.

Dijelaskan Mastuki, travel umrah terkait dengan bisnis usaha. Tak mudah mengatur penertiban travel yang menjamur untuk satu suara ikut dengan kebijakan pemerintah. Perlu ada sinergi antara Kemenag, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, sampai Polri dalam menyusun regulasi penertiban travel.

Apalagi, dalam perannya, Kemenag tak bisa menindak travel yang bandel dalam menerapkan model promo. Meski berizin, menurutnya, masih ada travel yang menerapkan promo murah.

"Seperti First Travel. Mereka berizin, tetapi karena persaingan bisnis ya seperti itu. Karena itu, tak bisa hanya satu lembaga untuk menyelesaikannya," ujarnya.

Selain itu, memilih travel harus dilihat dengan mengacu pengalamannya di ibadah haji dan umrah. Banyak travel yang konsisten menjaga citranya, agar tetap dipercaya jemaahnya.

Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2008, penyelenggara ibadah umrah wajib menyediakan pembimbing ibadah dan petugas kesehatan. Memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Memberikan pelayanan kepada jemaah sesuai dengan perjanjian tertulis yang disepakati antara penyelenggara dan jemaah. Pihak penyelenggara dalam hal ini travel harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi pada saat datang di Arab Saudi, dan pada saat kembali ke Indonesia.

Halaman Selanjutnya

Dalam aturan itu, jika penyelenggara ibadah umrah tidak melaksanakan kewajibannya dapat dipidana paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (asp)