Bus Pariwisata Ilegal Bergentayangan

Kecelakaan bus masuk jurang di Ciloto, Puncak, Jawa Barat.
Sumber :
  • Istimewa

Bus yang pada bagian bodinya tertera HS Transport tersebut masih berada di bawah pemilik lama, yaitu PO Harapan Jaya Prima, yang melayani trayek dari Surabaya.

img_title 6 Perilaku Penyebab Kecelakaan yang Harus Dihindari Pengendara

Selanjutnya….penyebab utama kecelakaan bus

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sistem Pengereman

img_title 8 Karyawan RS Bina Sehat Jember Tewas Kecelakaan Bus di Lereng Bromo

Masalah pada sistem pengereman memang kerap dialami oleh bus-bus yang beroperasi antarkota. Jarak tempuh yang sangat jauh dan medan jalan yang dilalui membuat pihak PO kerap mengabaikan perawatan rem, sehingga memicu kecelakaan.

Contohnya di tanjakan Selarong yang dikenal sebagai jalur tengkorak. Tahun lalu, sebuah bus pariwisata dengan nomor polisi F 7575 WM menabrak truk dan beberapa kendaraan pribadi di kawasan tersebut.

img_title Kronologi Bus Pariwisata Tabrak Truk di Tulungagung, 1 Orang Tewas dan 6 Luka Ringan

Menurut Direktur Lalu Lintas Polda Jabar, Kombes Pol Tomex Kurniawan, sebelum mengalami kecelakaan, bus HS Transport melaju kencang di jalur menurun. Padahal, batas kecepatan yang berlaku di jalanan tersebut yakni 40 kilometer per jam.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus, mengatakan, selain rem blong, macetnya suasana lalu lintas di Kampung Ciloto menjadi penyebab bus Kitrans hilang kendali dan masuk jurang.

Bus masuk jurang di Ciloto, Puncak, Bogor.

Bus Kitrans yang mengalami kecelakaan dan terjun ke jurang (Foto: Istimewa)

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, juga menyoroti masalah tata ruang di kawasan Puncak yang dianggap bisa memicu terjadinya kecelakaan.

“Jalan yang dilewati wajib memenuhi standar geometri jalan. Hambatan sepanjang jalan harus dihilangkan. PKL (pedagang kaki lima) maupun bangunan yang mengganggu dan dapat menutup pandangan pengemudi, harus dihilangkan," katanya.

Ia juga menilai, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap operator bus. "Kementerian Perhubungan dan Organda (Organisasi Angkutan Darat) harus melakukan pendataan ulang usaha bus pariwisata dan melakukan pembinaan yang rutin," ungkapnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ia memandang, dari sisi pengawasan dan evaluasi, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek sudah mencakup berbagai aspek pengawasan kendaraan.

Namun, kurangnya sosialisasi menjadi masalah utama. Menurut Djoko, perlu digencarkan kembali sosialisasi dalam aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut