Bus Pariwisata Ilegal Bergentayangan
- Istimewa
Selanjutnya...uji berkala kendaraan
Tidak Laik Jalan
Benang merah dari dua kecelakaan yang baru-baru ini terjadi di kawasan Puncak itu adalah status bus yang ilegal dan kondisinya yang tidak laik jalan.
Meski Kemenhub adalah pihak yang secara resmi bertanggung jawab terhadap semua PO yang ada di Tanah Air, tapi dalam kasus kecelakaan HS Transport dan Kitrans, mereka mengaku tidak bisa membekukan atau mencabut izin operasinya.
"Kendaraan yang terlibat kecelakaan ini tidak terdaftar, baik perusahaan maupun armadanya. Kami tidak bisa berikan sanksi administratif, karena memang tidak ada izinnya," ujar Sugihardjo.
Namun, Kemenhub segera memberikan laporan kepada kepolisian, untuk ditetapkan sanksi pidana dalam waktu dekat. Dalam hal ini, perusahaan yang melanggar izin operasi akan dikenakan pasal 315 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dan akan ditetapkan sanksi pidananya oleh kepolisian.
Selain itu, Kemenhub juga akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menggelar razia angkutan yang tidak terdaftar, baik perusahaan maupun armadanya.
"Dalam waktu dekat, kami bersama kepolisian dan Jasa Raharja akan melakukan operasi terpadu di lapangan. Prinsip dasarnya adalah kami ingin berikan pelayanan yang baik bagi masyarakat," tutur Sugihardjo.
Ia menjelaskan, ada dua cara untuk menjaring angkutan umum yang tidak terdaftar. Pertama, jika angkutan umum reguler melewati terminal, maka pengawasannya dapat diperketat di dalam terminal. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan bisa melakukan pengawasan.
Akan tetapi, terkait dengan bus pariwisata yang tidak masuk terminal, maka jajaran Kemenhub tidak bisa melakukan operasinya sendiri. Sesuai dengan UU LLAJ, operasi gabungan harus dilakukan dengan kepolisian.
"Karena itu, kami segera rapat antara Ditjen Perhubungan Darat, kepolisian dan Jasa Raharja. Kami akan minta partisipasi Jasa Raharja supaya bisa menekan terjadinya angka kecelakaan," katanya.
Terkait dengan waktu pelaksanaan operasi terpadu tersebut, ia mengatakan belum ditentukan apakah akan dilakukan bersamaan dengan angkutan mudik atau secara terpisah. (art)