Derita Perempuan Rohingya
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Laporan PBB Terkonfirmasi
Peter Bouckaert, Direktur Kondisi Darurat Human Rights Watch yang menyelidiki kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, mengatakan dalam sebuah wawancara, kebrutalan yang terjadi di sana bermula dari kampanye pembersihan etnis yang terus berlanjut terhadap orang-orang Rohingya.
"Dalam 20 tahun saya bekerja di Human Rights Watch, ini adalah beberapa pelanggaran paling mengerikan yang telah saya dokumentasikan. Mereka benar-benar membawa kembali kenangan akan genosida di Rwanda dalam hal tingkat kebencian dan kekerasan ekstrem yang ditunjukkan - terutama terhadap wanita dan anak-anak," katanya.
"Kami melihat pemerkosaan dan pelecehan seksual yang meluas pada wanita," tutur Bouckaert seperti dikutip dari Al Jazeera. "Mayoritas wanita yang diperkosa dibunuh. Tidak ada keraguan tentang itu," katanya. Ia menambahkan, motivasi di balik sebagian besar aksi kekerasan itu adalah "kebencian rasis."
"Kampanye dehumanisasi dan rasisme melawan Rohingya benar-benar menjadi pendorong kekerasan ekstrem ini, termasuk kekerasan seksual, terhadap masyarakat," katanya. Bouckaert mengatakan "tujuan utama" militer Myanmar adalah untuk membersihkan Burma sepenuhnya dari populasi Rohingya.
"Mereka tidak diakui sebagai warga negara di negara mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak dikenali sebagai pengungsi saat mereka melarikan diri dari kebrutalan ini. Jadi sulit untuk memikirkan orang-orang yang lebih ditinggalkan di dunia. Identitas mereka yang hancur," tuturnya.
Kate White, Koordinator Kondisi Darurat Medis dari lembaga Doctors Without Borders (MSF), yang sudah membuka posko kesehatan di kamp pengungsi di Bangladesh mengakui, aksi kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya "benar-benar meluas."
Kabar tersebut jelas dibantah oleh militer Myanmar. Mereka menolak semua tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan keamanan. Tapi pimpinan militer Myanmar memutuskan segera memindahkan Mayor Jenderal Maung Maung Soe dari posisinya sebagai Komandan wilayah barat yang menguasai Rakhine, di mana militer Myanmar yang juga dikenal dengan nama Tatmadaw meluncurkan operasi kontra pemberontakan pada Agustus lalu.
"Saya tidak tahu alasan mengapa dia dipindahkan," kata Mayor Jenderal Aye Lwin, Wakil Direktur Persiapan Psikologis dan Departemen Hubungan Masyarakat di Kementerian Pertahanan, kepada Reuters. "Dia tidak pindah ke posisi apapun saat ini. Dia telah dimasukkan ke dalam 'cadangan'. "
