Derita Perempuan Rohingya
- ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Katina Adams, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan Amerika Serikat mengetahui laporan penggantian jenderal tersebut. "Kami tetap prihatin dengan laporan tentang kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pasukan keamanan dan warga negara Burma. Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban," ujarnya.
ASEAN Bungkam
Sayangnya, meski kasus kekejian itu begitu terang benderang dan baru saja disampaikan, pemimpin ASEAN ternyata memilih tak melakukan intervensi untuk menghentikan aksi kekerasan biadab di Rakhine. Sehari setelah PBB mengumumkan temuannya soal kasus pemerkosaan brutal pada perempuan Rohingya, para pemimpin ASEAN, termasuk Aung San Suu Kyi menggelar ASEAN Summit di Manila, pada 13 hingga 14 November 2017.
Melalui pernyataan yang dibacakan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada akhir pertemuan, para pemimpin ASEAN menegaskan, kasus Rohingya adalah kasus internal Myanmar. Diberitakan oleh Al Jazeera, kasus Rohingya sempat menjadi salah satu isu yang diagendakan dalam pertemuan. Tapi pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi meyakinkan para pemimpin ASEAN bahwa negaranya sedang melakukan sesuatu untuk menangani hal tersebut.
Dalam pertemuan itu, Suu Kyi juga mengatakan negaranya bersedia membuka diri untuk bantuan kemanusiaan, hal yang selama ini dipertanyakan dan digugat karena Myanmar dianggap menutup akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine.
Jawaban Suu Kyi dianggap cukup. Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, yang tergabung dalam ASEAN, telah sepakat untuk tidak pernah mengatakan atau melakukan apapun karena mereka berada dalam "konsensus", sehingga mereka tak akan saling mengganggu satu sama lain untuk urusan dalam negeri
Analis geopolitical dari De La Salle University di Manila Richard Heydarian, sangat menyesalkan sikap ASEAN. Heydarian mengatakan bahwa desakan ASEAN pada "konsensus" dan "tidak campur tangan" telah membatasi kelompok tersebut untuk secara langsung menangani masalah-masalah krusial. “Negara itu menolak menangani kasus krusial dengan alasan terikat consensus, dan mereka malah menggantikan sikap itu dengan retorika yang sopan namun impoten,” ujarnya.
Sikap diam ASEAN atas nama tak ingin mencampuri urusan dalam negeri Myanmar mungkin melegakan bagi para pemimpinnya, namun mengutip Heydarian, konsensus itu impoten. Melegakan bagi para pemimpin ASEAN, namun pasti menimbulkan luka mendalam bagi perempuan Rohingya. Mereka tak hanya kehilangan harga diri, tapi juga kehilangan harapan hadirnya pembelaan. (ren)
Bangladesh Labrak Myanmar soal Rohingya
Bangladesh memprotes tindakan Myanmar yang melabeli etnis Rohingya sebagai “orang Bengali”, kelompok etnis utama di negara tersebut. Ternyata begini ceritanya.
