Waspada Ancaman Badai di Pulau Jawa
- ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Sementara itu, Sutopo mengungkapkan kemampuan pemerintah dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan rata-rata berkisar 250.000 hektare per tahun. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir atau bantaran sungai seperti di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, Kalimantan dan lainnya harus waspada terhadap ancaman banjir.
"Begitu pula masyarakat yang bermukim di daerah rawan longsor di perbukitan, pegunungan atau tebing dan lereng hendaknya waspada dari ancaman longsor. Kenali lingkungan sekitarnya, jika di bagian hulu atau di daerahnya hujan deras hendaknya waspada," ujarnya.
Sutopo menuturkan BNPB telah mendata bencana alam yang terjadi di Tanah Air dari awal tahun sampai 20 November 2017. Hasilnya, terdapat 2.057 bencana seperti banjir, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain.
Sebanyak 2.057 bencana ini meliputi banjir (689), puting beliung (618), tanah longsor (545), kebakaran hutan dan lahan (96), banjir dan tanah longsor (63), kekeringan (19), gempa bumi (18), gelombang pasang/abrasi (7), dan letusan gunung api (2).
Dia menambahkan 2.057 kejadian itu telah menyebabkan 282 orang meninggal dunia. Kemudian, 864 orang luka-luka, 3,2 juta jiwa mengungsi dan menderita. Hal ini kerugian secara materil karena kerusakan bangunan.
"Kerusakan bangunan meliputi 24.282 unit rumah rusak (4.594 rusak berat, 4.164 rusak sedang dan 15.524 rusak ringan) dan 313.901 unit rumah terendam. Sebanyak 1.611," kata dia.
Terkait ancaman badai, juga bencana di Pulau Jawa ini, salah satu warga yang beraktivitas di Semarang, Jawa Tengah, Eka Setiawan, mengaku was-was.
"Wah ngeri juga kalau ada badai. Mending kurangin kegiatan di luar aja," kata dia saat dihubungi VIVA, Minggu, 26 November 2017.
Eka mengatakan dari awal bulan November ini, mulai sering hujan di Semarang. Bahkan seminggu terakhir, hampir tiap hari hujan, dari sedang sampai lebat.
"Kadang pagi panas, siang atau sore harinya turun hujan sampai malam," kata dia lagi.
Apabila benar terjadi, dia meminta pemerintah kota/kabupaten setempat terus menyebarkan informasi-informasi mengenai perkembangan badai yang terjadi. Mereka harus ikut memastikan informasi yang tersebar tidak hoax karena seringkali ketika ada bencana, beredar informasi-informasi yang tidak valid.
"Ada juga yang hiperbola, membesar-besarkan kejadian. Padahal, fakta di lapangan kejadian tidak separah dengan yang diberitakan," ujarnya.
