Menanti 'Hasil Akhir' Infrastruktur Jokowi
- VIVA.co.id/M Ali Wafa
Selain itu, pada reformasi ini, pemerintah meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Pemerintah melakukan deregulasi kebijakan dan peraturan yang menghambat infrastruktur.
Selain itu, dibentuk satuan kerja di Kementerian Perekonomian untuk memastikan efektivitas dan implementasi kebijakan tersebut.
Anggaran Infrastruktur
Untuk menggenjot infrastruktur yang menjadi fokus pada 2018, pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp410,4 triliun. Jumlah anggaran itu berasal dari total Anggaran belanja negara yang mencapai Rp2.220,7 triliun.
Meski meningkat 5,2 persen dibandingkan outlook 2017, anggaran tersebut dinilai masih belum ideal, yakni 5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Dikutip dari ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018, pada Jumat 8 Desember 2017, disebutkan dana infrastruktur 2018 tersebut nantinya akan tersebar di kementerian/lembaga dan daerah .
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat Rp104,7 triliun, Kementerian Perhubungan Rp44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp33,9 triliun dan investasi pemerintah (PMN dan LMAN) Rp41,5 triliun.
Penggunaannya memiliki sasaran seperti membangun jalan baru 832 kilometer, pembangunan jalan tol 33 kilometer, pembangunan jembatan 15.373 meter, dan prasarana kereta api sepanjang 639 kilometer.
Â
Selain itu, pada 2018 pemerintah menargetkan membangun bandara baru di delapan lokasi, peningkatan internet desa di 110 lokasi, dan pembangunan BTS di daerah terisolasi di 380 lokasi.
Sementara itu, untuk penyediaan dan kualitas perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di 2018 pemerintah menargetkan membangun 13.405 unit rumah susun dan memberikan bantuan stimulan untuk 174.300 ribu unit rumah.
Guru Besar Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Bambang Laksmono, mengatakan, ada tiga aspek yang dinilai bisa memengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur yaitu konektivitas, komoditas, dan sumber daya.
Dalam diskusi dan pameran foto 'Pembangunan Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal', di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, awal pekan ini, Bambang mengatakan, percepatan infrastruktur telah menjadi prioritas program pemerintahan Joko Widodo.Â
Proyek pembangunan tol, akses jalan hingga renovasi bandara terus dikebut di era Presiden Jokowi di berbagai daerah termasuk luar Jawa. Akses transportasi pun mendapat dampak positif dari kebijakan ini.
Bagi dia, konektivitas, komoditas, dan sumber daya memang saling terkait. Tiga aspek ini tak bisa dipisahkan. Kajian sosial ini diperlukan agar infrastruktur yang menunjang transportasi bisa mewujudkan rasa berkeadilan. Persoalan akses transportasi seperti daerah Indonesia bagian timur dinilainya akan terjawab.