Kenapa Vape Haram tapi Rokok Tidak?

Ilustrasi rokok
Sumber :
  • freepik

Jakarta, VIVA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok elektrik atau vape. Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik, terutama karena rokok konvensional yang juga memiliki risiko kesehatan belum mendapatkan ketetapan hukum serupa secara mutlak.

img_title Wacana Pelarangan Vape Harus Berbasis Bukti dan Pertimbangkan Dampak Ekonomi

Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berkaitan dengan perkembangan fakta ilmiah mengenai dampak kedua produk tembakau itu. Menurutnya, hukum rokok konvensional masih menjadi wilayah khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebagian ulama menetapkan rokok konvensional sebagai makruh, sedangkan kelompok lainnya mengharamkan. Sementara itu, MUI menilai dampak buruk vape terhadap kesehatan telah memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga tidak menyisakan ruang perbedaan pendapat seperti pada rokok konvensional.

img_title Terancam Dilarang, Industri Rokok Elektronik Mohon Perlindungan ke Prabowo: Topang Penghidupan 1 Juta Rakyat Indonesia

Penjelasan tersebut menjadi salah satu dasar penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026. Dalam ketetapan itu, larangan tidak hanya berlaku untuk penggunaan vape, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan rokok elektrik, mulai dari produksi hingga perdagangan.

Ni'am menyebut risiko kesehatan sebagai pertimbangan utama. Penggunaan vape dinilai dapat memicu gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap rokok elektrik sebagai pilihan yang lebih aman dibandingkan rokok biasa, termasuk ketika digunakan dengan tujuan berhenti merokok.

img_title Fatwa MUI Haramkan Vape, Bagaimana Prospek Bisnis dan Arah Industri ke Depan?

"Cairan vape tetap mengandung nikotin yang bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan dan dapat membahayakan kesehatan," katanya dikutip dari laman resmi MUI, Rabu (18/11/2026).

Selain kandungan nikotin, MUI turut mempertimbangkan potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk mengonsumsi narkotika cair. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum yang menjadi rujukan MUI, perangkat rokok elektrik diketahui kerap dimanfaatkan sebagai sarana peredaran narkotika dalam bentuk cair.

Atas pertimbangan tersebut, MUI menerapkan kaidah fikih saddu dzari'ah, yaitu prinsip menutup jalan yang berpotensi mengantarkan seseorang pada keburukan. Ada pula kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yang menjelaskan bahwa hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Cukai Vape Rp2,8 Triliun Dinilai Tak Sebanding dengan Beban Kesehatan

Besarnya penerimaan negara dari cukai vape juga menjadi salah satu hal yang disoroti dalam pembahasan fatwa tersebut. Ni'am menegaskan, pemasukan negara dari sektor ini tidak serta-merta menjadi alasan untuk membenarkan peredaran produk yang dinilai membawa risiko kesehatan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut