Glenn Fredly: Kita Butuh Tokoh yang Bisa Kawal Demokrasi
- Aiz Budhi/VIVA
VIVA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (BTP) alias Ahok baru saja menghirup udara bebas setelah Majelis Hakim memvonisnya dengan hukuman dua tahun penjara atas kasus penistaan agama pada tahun 2017 silam.
Glenn Fredly, musisi yang dikenal dengan lagu-lagu bernuansa melow pun ternyata turut mengikuti perjalanan karier pria yang kini lebih senang disapa BTP. Dari mulai menjabat sebagai Gubernur Ibukota hingga akhirnya mendekam di penjara Mako Brimob, dan kembali bebas pada hari ini, 24 Januari 2019.
"Kalau saya jelas dibilang ada hubungannya, tidak. Tapi kalau bicara mengikuti perjalanan beliau ya pasti. Artinya beliau adalah tokoh nomor satu yang artinya dia pernah ada di birokrasi kan, dia punya pengalaman, cerita, sampai akhirnya dia menjalani hukumannya sampai selesai," ujarnya saat berada di kawasan Jakarta Selatan.
Tak sekedar mengikuti jejak rekam Ahok, Glenn juga memuji tokoh yang dikenal akan keberaniannya tersebut. Menurutnya, Ahok adalah salah satu sosok yang bisa mengawal demokrasi Indonesia.
"Saya berharap beliau menjadi tokoh yang berani dikenal sebagai tokoh demokrasi buat kebangsaan ini, karena penting," ungkapnya.
"Jadi figurnya buat saya ya konkret di tengah pemerintah kemudian menjalani masa hukumannya juga ya jadi ini salah satu tokoh yang bisa menjaga dan mengawal demokrasi Indonesia," lanjut Glenn.
Sangat mengapresiasi keberanian Ahok ketika menghadapi kasus hukumnya, Glenn mengaku sudah mengucapkan selamat atas kebebasan Ahok di semua media sosialnya.
"Saya posting di media sosial saya, media sosial platform saya jadi saya mengapresiasi bahwa beliau menjalani masa hukumannya. Kita bisa lihat dia mengakui bahkan dia minta maaf. Pointnya adalah kita butuh tokoh publik yang bisa mengawal demokrasi," tuturnya.
Puan Ajak Masyarakat Bersatu Perbaiki Praktik Demokrasi yang Mahal
Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan pidato dalam rapat paripurna khusus memperingati HUT ke-79 DPR. Dalam pidatonya, Puan mengungkit biaya politik di Indonesia yang.
