Beranda
img_title

Dr. Laode Muhammad Syarif, SH., LLM.

akademisi
16 Juni 1965
s/d
Sekarang
img_title img_title
Ahli hukum lingkungan asal Universitas Hasanuddin Makassar ini mengawali kariernya sebagai dosen. Konsentrasi dan terlibat dalam reformasi peradilan dan pemerintah yang bersih mengantarkan Laode Muhamad Syarif menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pria kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara,16 Juni 1965 ini adalah anak dari La Ode Hasidu dan Wa Ode Esi. Masa kecilnya, Laode menghabiskan di kota kelahirannnya. Termasuk sekolah dasar hingga menengahnya di sana.

Lulus SMA, ia hijrah ke Makassar, Sulawesi Selatan. Ia kuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional. Ia berhasil meraih gelar sarjana pada usia 26 tahun dengan judul skripsi Penanggulangan Pencemaran Udara Melalui Pendekatan Hukum Internasional.

Laode memiliki minat dalam hukum, khususnya linkungan. Dia juga memulai karier akademisnya di kampus almamaternya. Untuk memperdalam dan mengembangkan intelektualitasnya, ia meneruskan kuliah S2 dan S3-nya di Australia.

Ia mengambil masternya di Queensland University of Technology,
Program Studi Hukum Lingkungan dan doktornya di  University of Sydney, Australia, Program Studi International Environmental Law. Di negeri kanguru ini, Laode Muhammad Syarif tak hanya belajar, tapi juga ia mengajar dan bekerja.

Ia bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University dan mengajar di Program Master untuk Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional.

Kembalinya ke Indonesia, Laode Muhamad Syarif konsentrasi berkarier di Universitas Hasanudin. Selain mengajar, ia juga aktif di lembaga-lembaga anti korupsi dalam bentuk pedidikan dan pelatihan.

Ia menjadi konsultan hukum, ia juga merupakan anggota aktif dari Akademi Hukum Lingkungan IUCN dan salah satu anggota komite IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas. Tak hanya itu, ia bahkan salah satu perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.

Meski terlihat konsentrasi hukum lingkungan, ia banyak juga terlibat dalam kegiatan yang mendukung pada pemerintah yang bersih dari korupsi. Ia menjadi Senior Advisor Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Selain itu, dia juga aktif dalam pelatihan pengendalian korupsi Indonesia yang didanai USAID (United States Agency for International Developmen).

Konsentrasinya dalam hukum dan khususnya dalam reformasi peradilan dan pemerintah yang bersih dari korupsi, mengantarkan Laode Muhamad Syarif menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia lolos seleksi dari 500 lebih calon pimpinan KPK yang mendaftar. Setelah mengikuti serangkain test, ia pun bersama empat pimpinan lainnya  lulus menjadi komisioner KPK untuk periode 2015-2019


PENDIDIKAN
SD, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
SMP, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
SMA, Muna, Sulawesi Tenggara, Lulus
S1, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Internasional, Makassar, 1991
S2, Queensland University of Technology
Program Studi Hukum Lingkungan, 1998
S3, University of Sydney, Australia, Program Studi International Environmental Law, 2007

KARIER
Dosen Universitas Hasanuddin
Bekerja di Pusat Hukum Iklim dan Lingkungan Australia atau Australian Centre for Climate and Environmental Law (ACCEL) dari Sydney University
Mengajar di Program Master untuk Perbandingan Hukum Lingkungan dan Hukum Lingkungan Internasional
Perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.
Senior Advisor Partnership for Governance Reform in Indonesia.
Anggota aktif Akademi Hukum Lingkungan IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas
Aktif dalam pelatihan pengendalian korupsi Indonesia, USAID (United States Agency for International Developmen)
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019


Berita Terkait
KPK Keluarkan Sprindik Baru Kasus Suap Proyek di Kabupaten Bekasi, Nama Anggota Polri Yayat Sudrajat Ikut Terseret

KPK Keluarkan Sprindik Baru Kasus Suap Proyek di Kabupaten Bekasi, Nama Anggota Polri Yayat Sudrajat Ikut Terseret

Nasional

10 September 2026
Rumah Anggota Polri Digeledah KPK Terkait Pengembangan Kasus Suap Proyek di Kabupaten Bekasi

Rumah Anggota Polri Digeledah KPK Terkait Pengembangan Kasus Suap Proyek di Kabupaten Bekasi

Nasional

10 September 2026
Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Sekda Muara Enim Diperiksa KPK Terkait Kasus Bupati Edison

Nasional

10 September 2026
KPK Turun ke Gili Trawangan, Bupati Lombok Utara Disebut Masuk Radar Pemeriksaan

KPK Turun ke Gili Trawangan, Bupati Lombok Utara Disebut Masuk Radar Pemeriksaan

Nasional

10 September 2026
KPK Bongkar Dugaan Peran DPRD Jadi Perantara Pemerasan Bupati Pemalang

KPK Bongkar Dugaan Peran DPRD Jadi Perantara Pemerasan Bupati Pemalang

Nasional

10 September 2026
KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Pemalang, Ada Tarif Promosi

KPK Bongkar Dugaan Jual-Beli Jabatan di Pemkab Pemalang, Ada Tarif Promosi

Nasional

10 September 2026
KPK Sempat Segel Ruangan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi, Kok Segelnya Bisa Hilang?

KPK Sempat Segel Ruangan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi, Kok Segelnya Bisa Hilang?

Nasional

10 September 2026
KPK Hadirkan Eks Menpora Dito Ariotedjo di Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Besok

KPK Hadirkan Eks Menpora Dito Ariotedjo di Sidang Kasus Korupsi Kuota Haji Besok

Nasional

9 September 2026
Silmy Karim Gugat Penyitaan KPK, Lembaga Antirasuah Beri Respons Tegas

Silmy Karim Gugat Penyitaan KPK, Lembaga Antirasuah Beri Respons Tegas

Nasional

9 September 2026
Silmy Karim Ajukan Gugatan Praperadilan, KPK Siap Hadapi

Silmy Karim Ajukan Gugatan Praperadilan, KPK Siap Hadapi

Nasional

8 September 2026
Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Mangkir Pemeriksaan KPK, Dipanggil Ulang Kapan?

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Mangkir Pemeriksaan KPK, Dipanggil Ulang Kapan?

Nasional

8 September 2026
KPK Bongkar Aliran Mobil Mercedes-Benz ke Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy, Siapa Pemberinya?

KPK Bongkar Aliran Mobil Mercedes-Benz ke Anggota DPRD Bengkulu Vinna Ledy, Siapa Pemberinya?

Nasional

8 September 2026
Dugaan Fee 5 Persen di Kemenhub Terbongkar, Proyek Rp20,7 Miliar Jadi Sorotan

Dugaan Fee 5 Persen di Kemenhub Terbongkar, Proyek Rp20,7 Miliar Jadi Sorotan

Nasional

7 September 2026
Pengamat: Tak Ada Jaminan yang Pernah Bertugas di KPK Lebih Jujur

Pengamat: Tak Ada Jaminan yang Pernah Bertugas di KPK Lebih Jujur

Nasional

6 September 2026
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Suap Bengkulu, Ketua Komisi I DPRD Diperiksa

KPK Dalami Aliran Uang Kasus Suap Bengkulu, Ketua Komisi I DPRD Diperiksa

Nasional

5 September 2026
KPK Usut Pengakuan Gus Alex Serahkan Uang 'Oleh-oleh' 1.500 Riyal ke 24 Anggota Panja DPR

KPK Usut Pengakuan Gus Alex Serahkan Uang 'Oleh-oleh' 1.500 Riyal ke 24 Anggota Panja DPR

Nasional

4 September 2026
KPK Usul Tambahan Anggaran Sebesar Rp774 Miliar, Ternyata Ini Alasannya

KPK Usul Tambahan Anggaran Sebesar Rp774 Miliar, Ternyata Ini Alasannya

Nasional

3 September 2026
KPK Kasih Peringatan Pemda NTB, Tata Kelolanya Masih Rentan Korupsi

KPK Kasih Peringatan Pemda NTB, Tata Kelolanya Masih Rentan Korupsi

Nasional

3 September 2026
Kata KPK Soal Fakta Sidang Uang 400 Ribu Dolar AS Buat Teman Nusron Wahid

Kata KPK Soal Fakta Sidang Uang 400 Ribu Dolar AS Buat Teman Nusron Wahid

Nasional

2 September 2026
KPK Ungkap Jalur Mandiri PTN Paling Rawan Jadi Celah Korupsi, Singgung Kasus Unsoed

KPK Ungkap Jalur Mandiri PTN Paling Rawan Jadi Celah Korupsi, Singgung Kasus Unsoed

Nasional

2 September 2026
Share :