VIVA – Kementerian Sosial bergerak menembus batas memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan bantuan. Termasuk yang mendapatkan perhatian dan merasakan kehadiran negara adalah kelompok rentan penyintas bencana.
Hari ini, tim Kemensos yang yang dipimpin Sub Koordinator Seksi Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Pemerintah (TKSP) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Makassar Masriyani Mansyur menyapa dan memberikan dukungan kepada penyintas bencana banjir di Kabupaten Majene yang juga penyandang disabilitas, Adrian.
Bocah ini, sejak tahun 2013 sudah mengalami kelainan tulang belakang. “Hal ini menyebabkan Adrian tidak bisa bergerak leluasa. Kami hadir di sini, untuk menyerahkan kursi roda. Dengan bantuan ini, kami berharap bisa mendukung mobilitas Adrian,” kata Masriyani Mansyur saat menemui Adrian di Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene (23/02).
Bantuan dari Kemensos disampaikan, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Majene dan Camat Sendana Baso Aznur. “Kelainan tulang belakang menyebabkan Adrian tidak bisa beranjak dari tempat tidur. Selain kursi roda, juga kami sampaikan bantuan sembako,” kata Masriyani.
Selain itu, dengan berkoordinasi dengan RSUD Majene, tim Kemensos juga melaksanakan tes Covid-19 dan memberikan pelayanan kesehatan yang memadai untuk Adrian.
“Hasil test Covid-19 Adrian negatif dan segera akan dilakukan penanganan berupa pengobatan luka di leher, punggung, dan kaki. Selain itu juga telah dilakukan foto di bagian paru-paru. Kami juga akan memastikan Andrian mendapatkan layanan perbaikan gizi,” kata Masriyani, menambahkan.
Ibunda Adrian, bernama Suria merupakan peserta PKH sejak tahun 2013. Kepada tim Kemensos dia menyatakan apresiasi dan terima kasih. “Terima kasih atas bantuan dan dukungan terhadap Adrian. Sangat membantu dalam di tengah kondisi kami seperti saat ini,” katanya.
Peran Presiden Salurkan Bansos, Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut lembaga kepresidenan masuk dalam kajian revisi UU tentang Pemilu.
