Manfaat Birokrasi Pemerintah, LAN Gelar Ekspose Hasil Kajian & Inovasi
- LAN
VIVA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui kajian dan inovasi yang dihasilkannya. Hal tersebut sejalan dengan salah satu tugas dan fungsi LAN yaitu melakukan kajian dan inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan administrasi negara. Maka, sebagai upaya memastikan hasil-hasil kajian dan inovasi tersebut memiliki dampak bagi birokrasi, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh, ungkap Kepala LAN, Dr. Adi Suryanto, M.Si saat memberikan sambutan dalam kegiatan "Ekpose Kajian dan Inovasi LAN Tahun 2021" di Aula Prof Agus Dwiyanto, Kantor LAN, Kamis (11/11).
Melalui kegiatan ekspose ini LAN akan memastikan hasil kajian dan inovasi yang telah dilakukan, dapat memberikan kemanfaatan bagi perbaikan birokrasi sesuai dengan karakteristik masing-masing kelompok kerja (Pokja), antara lain menyangkut pelayanan publik, kebijakan dan manajemen ASN. Lebih lanjut Kepala LAN menjelaskan, ekspose ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan kajian dan inovasi yang telah dilakukan memenuhi standar kriteria kualitas kajian, baik secara substansi maupun secara metodologi penelitiannya.
"Oleh karena itu, momentum ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para peneliti untuk menyerap saran dan masukan para reviewer, guna melakukan perbaikan dalam rangka memperkaya serta menyempurnakan hasil kajian dan inovasi tersebut," ujar Adi Suryanto.
Kepala LAN menambahkan, sebagai organisasi pembelajar, LAN tidak akan berhenti melakukan kajian dan inovasi terkait administrasi negara dan manajemen ASN sebagai amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
"LAN akan terus mengembangkan kapasitas Dosen dan Analis Kebijakan untuk dapat berkolaborasi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis pada data ilmiah,” tambah Adi Suryanto.
Dalam kegiatan Ekspose Kajian dan Inovasi ini dipaparkan 25 judul yang dihasilkan oleh Pokja yang masing-masing dibagi menjadi beberapa tema yaitu manajemen ASN dan kajian kebijakan, inovasi administrasi negara dan pelayanan publik serta sistem dan formulasi kebijakan.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa reviewer antara lain: Komisioner KASN, Sri Hadiati, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDT, Anwar Sanusi, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Suharmen, Guru Besar FISIP Universitas Indonesia, Prof. Irfan Ridwan Maksum, dan para pejabat tinggi madya di lingkungan LAN.
Adapun 25 judul hasil kajian dan inovasi yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. Gap Analysis Kebutuhan SDM ASN sesuai Sektor Prioritas dan Potensi Kewilayahan (Prioritas Nasional)
2. Kajian Isu Strategis: Rekrutmen CASN (CPNS dan CPPPK)
3. Efektivitas Pengalihan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional dalam rangka Peningkatan Pelayanan Publik
4. Kajian Indeks Kepemimpinan Perubahan
5. Implementasi ASN Corpu Nasional
6. Pengembangan Platform e-Learning ASN Unggul
7. Kajian Model Pengukuran Kompetensi Teknis Bidang Pelatihan ASN
8. Peran Persepsi Atas Penerapan Merit System terhadap Personal Growth Initiative pada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Selatan (Prodi MSDMA)
9. Flexible Work Arrangements dan Jejaring Kerja Aparatur Sipil Negara
10. Cost Effective Institutions Pemerintah Daerah
11. Pengembangan Model Pengelolaan Risiko bagi Pemerintahan Desa: Sebuah Studi Eksplorasi di Kabupaten Bandung
12. Model Collaborative Governance Dalam Pencapaian SDGs: Studi Intervensi Stunting Di Provinsi Jawa Barat (Wilayah Studi Kab. Garut, Kuningan, dan Sukabumi)
13. Policy Networks dalam Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bandung
14. Strategi Implementasi program gerakan literasi Nasional Gareulis Jawa Barat dalam Mewujudkan Masyarakat yang Literat
15. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0
16. Laboratorium Inovasi (Prioritas Nasional)
17. Model Inovasi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan dan Ekonomi Kerakyatan
18. Inovasi Sektor Publik (Studi Kasus di Kota Parepare & Kab. Bantaeng (Prodi ST APN)
19. Inovasi Pelayanan Publik dan Pengembangan SDM di Kabupaten Bone (Prodi MT APN)
20. Kajian Penyusunan Pedoman Pengukuran Penerapan Nilai Budaya Instansi Pemerintah
21. Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sektor Perizinan
22. Pengaruh Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance terhadap Kinerja Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)
23. Strategi menghadapi Refocusing dan Realokasi Anggaran Dinas Pariwisata Maros dan Gowa
24. Penyusunan Pedoman Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah sebagai Implementasi UU Cipta Kerja
25. Saran kebijakan (Policy Brief)
- Kajian Isu Strategis Administrasi Negara dan penataan kelembagaan
- Kebijakan penanganan pandemi Covid-19
