Transformasi Layanan Pertanahan Digital, Pertumbuhan Ekonomi Bangsa
- Kementerian ATR/BPN
Menurutnya, transformasi digital bisa mereduksi celah-celah kasus mafia tanah yang selama ini mencari celah lewat pemalsuan dokumen analog.
“Saya harapkan, tahun depan itu 80 persen layanan sudah bisa dilakukan secara elektronik. Dengan begitu kita tidak akan menemukan masalah-masalah seperti sebelumnya,” tutur Suyus Windayana.
Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, LP2B (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya pun menjelaskan roadmap transformasi digital Kementerian ATR/BPN.
“Yang pertama, kami di Pusdatin akan menguatkan literasi digital pelaksana supaya lebih aware. Kemudian meningkatkan kompleksitas layanan, untuk mewujudkan buku tanah elektronik. Di tahun 2023, kita rencanakan less paper, jadi buku tanah itu sudah menjadi elektronik dengan tanda tangan elektronik. Kemudian, di tahun 2024 kalau bisa kita sudah paperless. Dan di tahun 2025 kita sudah menerapkan blockchain, smart contract, full monetisasi dan terakhir kita sudah berada di digital society,” jelas Ketut Ary Sucaya.
Adapun kegiatan Forum Ilmiah 2022 ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Project Manager PMO Transformasi Digital, Yogi Pratomo Widhiarto; serta perwakilan dari berbagai perbankan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).