Marak PHK, Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan jadi Bantalan Pengaman Sosial

Menko PMK Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo saat rapat koordinasi serta peninjauan di salah satu industri padat karya di Semarang, Jumat (2/12).
Sumber :

VIVA – Tantangan dunia ketenagakerjaan yang saat ini terjadi khususnya berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi akan terus berlanjut hingga tahun depan. 3 sektor yang diprediksi paling terdampak adalah sektor tekstil, alas kaki dan garmen.

img_title Dampingi Menko PMK, Satgas PRR Tinjau Banjir dan Kunjungi Pengungsi di Subulussalam

Untuk mengetahuinya secara langsung, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo kembali mengadakan rapat koordinasi serta peninjauan di salah satu industri padat karya di Semarang, Jumat (2/12).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Terjadi penurunan drastis (angka produksi) dan tentu saja implikasinya adalah tentang pengurangan jam kerja bahkan juga PHK, dan ini sedang kita tata, diupayakan tidak ada PHK walaupun mungkin adanya pengurangan jam kerja ataupun dirumahkan, dan kalau itu memang harus terjadi, harus ada sinkronisasi program, terutama dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan mereka yang terkena PHK itu harus segera ditangani dengan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),” jelas Muhadjir Effendy usai melihat proses produksi di PT Apac Inti Corpora.

img_title BNI dan BPJS Kesehatan Perkuat Sinergi, Integrasikan Layanan Keuangan untuk Program JKN

Diketahui jumlah produksi yang berkurang saat ini disebabkan oleh menurunnya permintaan ekspor terutama oleh negara Amerika dan juga negara- negara di benua Eropa. 

Dirinya menambahkan, selain jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah sedang menata dan menyiapkan cara- cara yang paling efektif dan efisien untuk memastikan tidak terjadi penambahan jumlah kemiskinan akibat dari PHK yang terjadi saat ini.

img_title KSPI Usulkan Iuran Pesangon Dihitung dengan Metode Aktuaria, Begini Simulasinya

“Dan kalau memang nanti butuh juga perubahan status BPJS Kesehatannya, mereka juga harus segera dialihkan dari pembayar menjadi penerima bantuan iuran dari pemerintah, dan juga kalau memang akhirnya butuh dukungan dari perlindungan sosial maka juga harus segera dikaitkan dengan bantuan bantuan sosial dari kementerian sosial maupun daerah yaitu dia harus segera masuk di dalam DTKS, dengan begitu kita harapkan kemungkinan terburuk dari PHK itu sejak sekarang sudah kita antisipasi,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya siap memastikan pekerja yang sudah terdaftar menjadi peserta akan mendapatkan jaring pengaman sosial, sehingga walaupun kondisi saat ini begitu menantang, tapi pekerja tidak akan sampai jatuh miskin ketika terjadi risiko.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut