Hindari Resesi, Anggota DPR Dukung Perundingan Rusia-Ukraina

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono
Sumber :
  • DPR RI

VIVA – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono mendukung segala upaya perundingan Rusia dan Ukraina, untuk menghidari ancaman resesi global.

Indonesia Siapkan Welcoming Dinner, Kepala Negara Akan Disuguhkan Hidangan Tradisional

“Menurut saya, seharusnya Ukraina dan Rusia agar mau berunding dan menghentikan pertempuran,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Menurut dia, hingga saat ini, perang Rusia-Ukrain masih terus berlanjut yang berimbas pada ekonomi global kian tak stabil.

WWF ke-10 di Bali, Putu Rudana: Penanda Air Bukan Isu Ecek-ecek tapi Sangat Krusial

Konflik Rusia-Ukraina disinyalir juga menjadi penyebab resesi global tahun 2023 ini, alias penurunan ekonomi berkepanjangan di seluruh dunia. 

Menurut Dave, kedua negara harus membahas intensif perihal perdamaian dan tak perlu banyak pihak yang campur tangan. Sebab, kedaulatan kedua negara hingga saat ini masih diakui dunia. 

Sekjen DPR Ajukan Praperadilan soal Penyitaan Pasca Penggeledahan oleh KPK

Sementara Indonesia kata dia, dengan menganut prinsip politik bebas aktif, terus mendukung perdamaian dunia. 

Menurut dia, Indonesia juga potensial terkena dampak resesi global. Dave menekankan, Indonesia sebagai anggota PBB juga harus aktif menebarkan pesan perdamaian. 

“Sebagai anggota PBB wajib menyerukan hal itu, harus bisa proaktif menawarkan konsep-konsep perdamaian yang bisa diterima oleh semua pihak, sesuai dengan perjanjian dan hukum international,” harapnya.

Saat ini kata dia, stabilitas perdagangan internasional akibat perang Rusia-Ukraina terganggu, seluruh negara merasakan kurangnya pasokan dari sisi energi dan pangan. Rusia sebagai produsen minyak bumi dan gandum terbesar, serta kurangnya pasokan pangan dari Ukraina sebagai salah satu produsen gandum terbesar di dunia.

Ilustrasi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo

RI Perlu Berdiri Teguh, Tidak Berkompromi dengan Vietnam

Republik Indonesia dan juga Vietnam sedang menyusun serta memperbaiki Pengaturan Pelaksana agar mendefinisikan dengan jelas hak dan kewajiban spesifik kedua belah pihak.

img_title
VIVA.co.id
19 Mei 2024