Perubahan Roadmap Reformasi, Setjen DPR Ikut Berperan Aktif
- DPR RI
VIVA – Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Sumariyandono, memimpin Rapat Kerja dan Sosialisasi dengan tema 'Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal DPR RI' di Hotel Pullman, Jakarta. Acara tersebut menindaklanjuti gagasan Presiden untuk penajaman road map reformasi birokrasi guna pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sekretariat Jenderal DPR RI turut berperan aktif dalam perubahan road map reformasi birokrasi.
"Presiden melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Pusat melakukan perubahan dalam road map reformasi birokrasi," ucap Sumariyandono pada Parlementaria hari Kamis (20/7/2023).
Perubahan road map 2020-2024 termasuk perubahan tujuan, ukuran kinerja, dan pendekatan.
"Adanya perubahan yang cukup signifikan di dalam road map tersebut, yang pertama adalah tujuan. Tujuannya mengalami perubahan dan pendekatan tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi mengalami perubahan disitu. Yang kedua juga, berkaitan masalah ukuran-ukuran kinerja yang ada didalam reformasi birokrasi juga mengalami perubahan juga disitu," jelas Sumariyandono.
Ia turut menambahkan bahwa sekarang terdapat 21 indikator utama sebagai ukuran, menggantikan sebelumnya 8 area perubahan. Pendekatan tematik juga diperkenalkan untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan penyelesaian masalah tertentu.Â
"Kemudian yang ketiga, adanya perubahan dari sisi pendekatan yang juga mengalami perubahan seperti tidak digunakan lagi indikator-indikator yang selama ini dipergunakan adalah ukuran-ukuran 8 area perubahan. Jadi langsung kepada indikator-indikator utama yang menjadi ukuran dan hanya ada sekitar 21 indikator utama. Dan juga, ada RB (Reformasi Birokrasi) sifatnya tematik yang sebelumnya tidak ada," ungkapnya.
Diharapkan oleh Sumariyandono, perubahan road map ini dapat mengoptimalkan kinerja birokrasi dalam melayani masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan nasional secara efisien. Rapat kerja dan sosialisasi ini menjadi ajang untuk memastikan seluruh kementerian dan lembaga bersatu dalam merealisasikan perubahan road map reformasi birokrasi.
Dengan kolaborasi yang baik, ia mengatakan, diharapkan pembangunan nasional semakin berjalan baik dan masyarakat mendapatkan manfaat dari pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah.
Soroti Usulan PT 5 Persen, PBB Minta DPR Tak Asal Patok Tanpa Hitungan Rasional
Wacana peningkatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) atau PT menjadi 5 persen yang disuarakan oleh partai-partai koalisi pemerintah di DPR mendapat sorotan.
