Menaker Sosialisasikan Permenaker 4/2023 kepada PMI di Hongkong

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah
Sumber :
  • Kemnaker

VIVA – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja, maupun setelah bekerja. 

img_title Benarkah Pengusaha Wajib Setor Dana Pesangon ke Danantara? Ini Jawaban Kemnaker

Saat melakukan Sosialisasi Kebijakan Penempatan dan Pelindungan PMI di Hongkong, Menaker menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial PMI. 

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kebijakan ini kami harapkan dapat dijadikan salah satu upaya peningkatan pelindungan sosial terhadap PMI melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida Fauziyah, di Masjid Kowloon, Hongkong, Minggu (30/7/2023) waktu setempat. 

img_title Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Beri Tenggat hingga Oktober 2027

Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelindungan para PMI. 

"Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023, terdapat 7 manfaat baru dan 9 manfaat yang nilainya meningkat, serta untuk iuran atau premi masih tetap tanpa adanya kenaikan," katanya. 

img_title PMI Ilegal Asal Cililin Diduga Disekap di UEA, Kondisinya Kini Selamat

Ida Fauziyah menyebut, kehadiran Permenaker ini merupakan salah satu bentuk komitmen kuat pemerintah dalam melindungi kepentingan PMI, dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak baik pada masa sebelum bekerja, selama bekerja maupun, setelah bekerja. 

"Terutama bagi PMI sektor domestik, yang sangat rentan terhadap permasalahan dibandingkan dengan PMI yang bekerja pada sektor formal," ujarnya.

Ilustrasi uang tunai/gaji/pesangon.

Dana Pesangon Bakal Dikelola Pemerintah pada 2028, Perusahaan Harus Setor Oktober 2027

Perusahaan diwajibkan menyiapkan Dana Cadangan Pesangon berdasarkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Masa transisi diberikan hingga Oktober 2027. Baca di sini

img_title
VIVA.co.id
16 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut