Pembinaan Bulutangkis Harus Terus Didukung

VIVA – Perseteruan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan PB Djarum berujung damai. Ketegangan itu berakhir setelah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar pertemuan guna memediasi KPAI dan PB Djarum.

Baca Juga

Pemerintah Putus Akses 7.908 Loker Luar Negeri Fiktif, Tak Ada Celah untuk Penipu

Pertemuan itu menghasilkan sejumlah kesepakatan. Salah satunya PB Djarum sepakat menghilangkan logo dan tulisan yang identik dengan produk rokok Djarum dalam proses audisi. Sementara KPAI berjanji menarik surat protes yang dilayangkan ke PB Djarum.

Kepada VIVAnews, Ketua KPAI Susanto mengatakan, sejak awal lembaga yang ia pimpin memang tak berniat menghentikan audisi dan pembibitan atlet bulutangkis. KPAI hanya keberatan dengan ‘soft promotion’ yang dilakukan PB Djarum dalam proses audisi yang melibatkan anak-anak. Pasalnya, banyak logo dan tulisan yang identik dengan produk rokok Djarum dalam proses audisi.

Baca Juga

Nominal Hadiah Dipersoalkan, Pemerintah Siapkan Skema Baru untuk Siswa Berprestasi

Menurut pria kelahiran Pacitan, 5 Mei 1978 ini, selain melanggar regulasi, hal itu bisa membuat anak-anak terpapar rokok. Sementara, pemerintah sedang berjuang keras menurunkan angka prevalensi anak merokok. Demikian petikan wawancaranya..

Apa saja isi kesepakatan antara KPAI dan PB Djarum?

Baca Juga

Ateng Sutisna Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Hadapi Erupsi Anak Krakatau

Sebagaimana informasi yang beredar. Beberapa hal yang disepakati dalam pertemuan tersebut di antaranya PB Djarum sepakat akan mengganti nama audisi yang awalnya audisi Djarum menjadi audisi umum tanpa frasa Djarum. 

Selain itu?

Selanjutnya, tidak ada logo, merek dan brand image Djjarum dalam penyelenggaraannya. Ini komitmen baik menyesuaikan aturan berlaku saat ini dan tentu perlu diapresiasi. 

Audisi PB Djarum

PB Djarum akan menghilangkan brand dalam proses audisi?

Betul, itu merupakan kesepakatan dalam pertemuan yang dipimpin Menpora di Kantor Menpora .

Dan KPAI mencabut surat ke PB Djarum?

Iya

Sebenarnya apa isi surat tersebut?

KPAI melarang penyelenggaraan yang tidak senafas dengan perspektif perlindungan anak, dan PP 109 Tahun 2012. 

Sebenarnya bagaimana kronologi kasus ini?

Sebenarnya kasus ini sudah cukup lama. Sejak tahun 2018 saat kami mendapatkan pengaduan dari 10 lembaga masyarakat. Selanjutnya kami mengundang Djarum untuk klarifikasi, dialog menyamakan persepsi dan mempersuasi agar ada perubahan pola kegiatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui PP 109 tahun 2012. Namun tampaknya masih tidak ada perubahan sedikitpun. 

Halaman Selanjutnya

Lalu?