Berita Terbaru Hukum pidana

Menghadirkan berbagai pakar hukum dan para guru besar, Mahupiki menggelar kegiatan sosialisasi terkait KUHP Nasional di Ternate, Maluku Utara, Senin (30/1/2023).

Ahli hukum pidana sekaligus Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP mengatakan hakim bisa dan harus membebaskan terdakwa jika ada keraguan terdakwa bersalah atau tidak.

Penasihat hukum Ricky Rizal, sempat menuding kesaksian dari saksi ahli hukum pidana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Alpi Sahari, membuat kliennya jadi terdakwa.

Guru Besar Hukum Pidana Prof. Romli Atmasasmita ikut menyoroti, situasi sidang kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo terutama kepada hakim yang memimpin sidang.

DPR dan pemerintah sepakat pengesahan RKUHP menjadi UU dalam rapat paripurna pada Selasa, 6 Desember 2022.

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada proses dialog dan mediasi untuk mencari penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang.

Draft RKUHP masih terus dibahas bersama DPR untuk mengejar target pengesahan di akhir 2022 ini.

Guru Besar Hukum Pidana sekaligus pengajar Pascasarjana Ilmu Hukum UI Indriyanto Seno Adji memberikan sejumlah catatan soal polemik kriminalisasi pers.

Alasannya, Gibran terindikasi melanggar UU No 23 tahun 2004 terutama pasal 76 ayat (1) huruf c dam Pasal 77.

Seringkali penyitaan aset dalam suatu perkara dilakukan tanpa melalui proses verifikasi dan hanya berdasarkan keterangan saksi.

Sebagian besar mahasiswa dianggap tak memahami isi hasil revisi KUHP.

Pihak yang melanggar tak perlu dipenjara.