Berita Terbaru Kampung susun bayam

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, akan memfasilitasi akses bagi warga Kampung Bayam, gusuran JIS, dipindahkan ke Rumah Susun Nagrak Jakut

Warga Kampung Bayam gusuran JIS, menggugat Pemerintah Provinsi, Pemprov DKI Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro), ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

Polemik tarif hunian sewa warga Kampung Susun Bayam menjadi persoalan yang rumit bagi pemerintah DKI Jakarta. Warga yang terimbas proyek JIS belum menempati rumah susun.

Kampung Susun Bayam ini akan ditempati oleh warga gusuran lahan JIS. Namun, hingga saat ini, para warga gusuran belum dapat memasuki Kampung Susun Bayam

Ada 123 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak dan tidak bisa mendapatkan haknya untuk menempati Kampung Susun Bayam

Warga Kampung Bayam, gusuran JIS, keberatan dengan tarif sewa hunian di Kampung Susun Bayam (KSB), senilai Rp 750 ribu per bulan. Penghasilan mereka Rp 1,5 juta perbulan.

Tercatat, ada 123 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak dan tidak bisa mendapatkan haknya untuk menempati Kampung Susun Bayam.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengusulkan agar lahan hingga pengelolaan KSB diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta. Biar warga sewanya murah.

Warga terdampak penggusuran pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS), saat ini, masih belum mendapatkan kejelasan, kapan mereka akan menempati Kampung Susun Bayam.

Penyesuaian tarif sewa Kampung Susun Bayam harus dibicarakan dengan Jakpro selaku pengelola rusun tersebut.

Menurut warga, aksi mendirikan tenda di depan Balai Kota Jakarta akan terus dilakukan hingga ada kejelasan terkait hunian KSB.

Dinas Perumahan mempersilakan Jakpro selaku yang ditunjuk mengelola kawasan JIS menentukan tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam.