Berita Terbaru Konsesi

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan-perusahaan dalam sektor ini, terutama dalam hal pelestarian lingkungan

Kementerian Perhubungan (Kemenhub,) kabarnya telah menyetujui rencana perpanjangan konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Awalnya, konsesi hanya diberikan 50 tahun.

Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC), Marcellus Hakeng Jayawibawa mendesak Pemerintah setop berikan konsesi ZEE ke Vietnam

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) meminta agar ada penambahan masa konsesi menjadi 80 tahun, dari yang sebelumnya telah disepakati yakni selama 50 tahun operasional.

Kalangan nelayan di Tanah Air masih terus menyoroti masalah perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam yang dianggap merugikan nelayan RI.

Para nelayan keberatan terkait konsesi pemerintah dalam perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam karena akan merugikan mereka

Kemenhub menjelaskan, pemberian konsesi ini alah satu upaya meningkatkan layanan salah satu pelabuhan penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Saat ini menurut Menhub Budi Karya, banyak Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus) yang bisa dimaksimalkan untuk masyarakat.

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah telah menyiapkan konsesi besar untuk dikelola PBNU. Ia berharap memperkokoh kemandirian dan kewirausahaan warga NU

PKS meminta pemerintah untuk berkoordinasi intensif terkait kabar masih adanya lahan konsensi tambang di wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota Negara (IKN).

Pencabutan izin konsesi lahan dan hutan tersebut dilakukan pemerintah karena adanya sejumlah temuan ketidakproduktivan para pemegang izin.

Presiden RI Jokowi dalam sambutannya menyinggung tentang pemerataan ekonomi, khususnya ekonomi umat.