Berita Terbaru Penggelembungan

Dugaan pelanggaran administratif Pemilu 2024 dengan cara penggelembungan suara di Dapil 6 Kabupaten Bekasi telah merugikan caleg Golkar Sarim Saefudin.

Bawaslu RI memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran terkait kasus dugaan penggelembungan suara Partai Golkar di empat kabupaten/kota daerah pemilihan Jawa Timur VI.

Isu dugaan penggelembungan suara sempat menyeret PSI.

Dua calon legislatif (caleg) Partai Golkar Muhammad Anwar dan Avner Kadriatama Raweyai melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI mengenai dugaan politik uang.

Pengamat politik Boni Hargens menilai meningkatnya dukungan kepada PSI menandakan masyarakat butuh perubahan. PSI menurutnya sedang berada di dalam fase sejarah.

Ratusan Massa dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, KPU Kota Depok pada Rabu, 6 Maret 2

Bawaslu mengatakan bahwa dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI melainkan juga pada partai lain. Bawaslu masih menyelidikinya.

Suara PSI melejit melalui sirekap KPU dan jadi sorotan.

Penggelembungan suara itu diduga untuk menaikkan partai tertentu. Kader dan saksi PKS merasa heran dengan keanehan tersebut.

Hari ini, ratusan massa dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok, akan mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok, terkait penggelembungan suara caleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Depok menunda pleno rekapitulasi penghitungan tingkat kota hari terakhir. Batas penghitungan seharusnya pada 5 Maret 2024.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta KPU untuk segera mengantisipasi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan penghitungan secara manual.