Berita Terbaru Peraturan pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan, langkah pengerukan pasir laut untuk diekspor tidak akan merusak lingkungan.

Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut. Termasuk didalamnya boleh ekspor pasir laut

Pengusaha rokok menilai rencana pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 109 tahun 2022 akan membebani Industri Hasil Tembakau (IHT).

Rieke mengatakan, data akurat berguna agar karya pembangunan pemerintah daerah atau pemda bisa berjalan terencana, terukur, dan tepat sasaran.

Dalam salah satu PP Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan tersebut, turut mengatur hak dan kewajiban soal pajak karbon.

Keterlibatan OJK, dalam pengawasan koperasi, seperti termuat dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK belum dapat disetujui.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menolak penetapan UMP 2023, menggunakan formula PP Nomor 36 2021.

Proses penggodokan yang dilakukan Kemenkes tanpa melibatkan para pelaku usaha tembakau di industri hasil tembakau (IHT), melanggar prosedur hukum, karena tidak sesuai UU.

DPR menilai harusnya pemerintah memprioritaskan penerbitan aturan turunan UU TPKS, yakni Peraturan Pemerintah atau PP dan Peraturan Presiden atau Perpres.

Eman Peraturan Pemerintah itu merupakan turunan dari UU No 3 Tahun 2022 tentang IKN. Aturan itu ditargetkan rampung maksimal 2 bulan.

Pemerintah diminta merevisi PP Nomor 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota DPRD.

Spekulan tanah marak ditemukan di kawasan IKN, terutama setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan Ibu Kota dan pengesahan UU IKN.