Berita Terbaru Perlindungan sosial

Empat menteri Jokowi hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat, 5 April 2024. Mereka diminta menjelaskan penyaluran bansos

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Joko Widodo bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial

Menkeu RI Sri Mulyani mengatakan bahwa dana perlinsos dan bansos tak ada perubahan yang signifikan dalam waktu enam tahun terakhir

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi salah satu menteri yang jadi saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

Menko PMK Muhadjir Effendy buka-bukaan soal program perlindungan sosial (perlinsos) tahun 2024

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, soal anggaran perlindungan sosial yang mencapai Rp 496,8 triliun pada 2024, namun Kemensos hanya Rp 75,6 triliun.

Sri Mulyani pun menegaskan kepada para Pemda, untuk benar-benar memanfaatkan sisa waktu di tahun 2023 ini supaya bisa lebih meningkatkan realisasi belanja.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 493,5 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos) pada 2024 demi mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Menaker menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk turut serta mengatasi tiga isu prioritas yang menjadi pembahasan dalam Presidensi G20 India.

Menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, Pemkab Tangerang memberikan perlindungan jaminan sosial kepada 86 ribu pekerja rentan.

Anggaran perlindungan sosial memang tujuannya untuk melindungi masyarakat yang paling rentan dan miskin.

BPJS Ketenagakerjaan bersama PaSKI bersinergi menumbuhkan kesadaran para pekerja seni dan komedi terkait pentingnya memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.