Berita Terbaru Permenaker

Kemnaker: Permenaker 4/2023 diterbitkan dalam rangka memberikan pelindungan sosial secara maksimal kepada PMI mulai dari sebelum, selama, hingga sesudah bekerja.

Kalangan serikat buruh menyoroti soal kewajiban penerapan struktur dan skala upah (SUSU) oleh perusahaan yang selama ini belum optimal.

Gubernur seluruh Indonesia, wajib mengumumkan penetapan Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) hari ini, 7 Desember 2022 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 soal UMK.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, gugatan soal upah minimum yang dilayangkan pengusaha adalah ranah hukum yang harus diikuti prosesnya.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, selain formula penghitungan UMP, Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 juga mengatur batas waktu penetapan UMP pada tahun 2023.

Masing-masing Gubernur bakal mengumumkan besaran UMP di masing-masing Provinsi pada hari ini, adapun untuk waktunya, para gubernur tidak akan serentak mengumumkan UMPnya.

Pemprov DKI mengusulkan atau merekomendasikan kenaikan UMP 2023 sebesar 5,6 persen atau setara dengan Rp 4.901.738.

Andi Gani mengingatkan kepada seluruh gubernur untuk tetap menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai formula penetapan upah di wilayahnya masing-masing.

Formula kenaikan upah minimum dinilai perlu dikembalikan kepada formula yang ada pada PP 78/2015, yaitu dihitung dengan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi.

Poin-poin yang diubah dalam revisi Permenaker tentang JHT tak dijelaskan secara rinci. Tapi ada penambahan pasal-pasal baru di dalamnya.

Menaker Ida menegaskan, pengelolaan dana JHT pekerja dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan diawasi oleh berbagai pihak.

Kemnaker menyatakan tidak bisa membatalkan atau mencabut aturan terkait pencairan JHT itu, kecuali ada kebijakan-kebijakan khusus.